BPKN: BPOM Masih Harus Register Ribuan Obat Sirop, Bukan Hanya 198 yang Aman

Kepala BPOM Penny Lukito (kanan), saat konferensi pers tinjau pangan hasil pengawasan. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

BPOM merilis daftar 198 obat sirup yang aman dikonsumsi karena tidak mengandung Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol dan Gliserin atau Gliserol. Pelarut inilah yang berpotensi memicu cemaran etilen dan dietilen glikol yang berbahaya.

Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rizal E. Halim, mengatakan tugas BPOM belum selesai karena masih terdapat ribuan obat sirop lain yang harus dicek keamanannya.

"Bahwa 198 (obat sirop) ini jauh dari ribuan obat yang sementara masih dalam proses registrasi jadi bayangkan begitu luar biasa pekerjaan yang harus dihadapi BPOM," kata Rizal dalam rapat komisi VI DPR, Senayan, Kamis (3/11).

"Menurut saya (obat) sirop banyak bukan cuma 198 itu ada ribuan," lanjutnya.

Rizal pun mengaku tak tahu penyebab utama mengapa obat sirop dapat menyebabkan gangguan ginjal pada anak. Padahal, selama ini belum pernah terjadi dan regulasi dibuat dengan ketat.

"Saya enggak tau miss-nya di mana tapi kalau lihat Perkabnya ketat sekali ada uji mutu, ada uji keamanan, panjang bisa ditolak tapi ketika ditolak pelaku usaha bisa melakukan keberatan kemudian ditinjau kembali, ada kasus ditinjau kembali dan keluar lagi," tuturnya.

Karena itu, Rizal menuturkan perlu adanya audit setia bahan baku yang dipakai dalam obat sirop. Ia mengaku terdapat sejumlah spekulasi, salah satunya penurunan kualitas bahan baku.

"Kalau kami akan memberikan rekomendasi cek proses itu kemudian cek bahan baku karena ini sudah terjadi puluhan tahun enggak ada masalah dan tahun ini kita ada masalah. Apakah bahan bakunya kemarin spekulasi ada penurunan kualitas bahan baku, itu juga harus kita cek," ucapnya.

Lebih lanjut, ia berharap unsur pemerintah terkait jangan saling menyalahkan dengan adanya kasus gangguan ginjal pada anak ini

"Tanpa harus salahkan itu Kementerian Perdagangan atau Perindustrian tetapi bahan baku ini menurut saya juga karena tidak semua untuk industri manufaktur. Apakah kebutuhan yang lain sebagaian untuk makanan juga jadi berbahaya kalau tidak dalam kendali pemerintah," tutupnya.