BPS Sebut Ekonomi 99 Daerah Tumbuh di Atas 6%, Mendagri Soroti Kreativitas Pemda

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut pihaknya mencatat sebanyak 99 kabupaten/kota mampu mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen pada semester I 2026. Jumlah tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan capaian sepanjang 2025.
Amalia mengatakan, sepanjang 2025 terdapat 48 kabupaten/kota yang mampu mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen. Sementara pada semester I 2026, jumlahnya meningkat menjadi 99 kabupaten/kota.
“Tadi kami menyampaikan bahwa di sepanjang tahun 2025 ada 4 provinsi yang sudah tumbuh mampu di atas 6 persen dan 48 kabupaten/kota yang sudah mampu tumbuh di atas 6 persen,” kata Amalia dalam konferensi pers di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (7/9).
“Kemudian di semester I 2026 jumlah ini meningkat, di mana di tahun 2026 sepanjang semester I ada 7 provinsi yang sudah mampu tumbuh di atas 6 persen dan bahkan jumlah kabupaten/kotanya naik dua kali lipat menjadi 99 kabupaten/kota yang sudah mampu tumbuh di atas 6 persen,” sambungnya.
Amalia mengatakan tingginya pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah tidak terlepas dari kemampuan pemerintah daerah mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki.
Menurut dia, potensi tersebut kemudian didorong menjadi aktivitas ekonomi yang nyata sesuai dengan karakteristik dan keunikan masing-masing daerah.
“Daerah-daerah yang mampu tumbuh tinggi ini ternyata memang mengoptimalkan potensi ekonominya, yang dari potensi kemudian mereka dorong menjadi betul-betul realisasi dari aktivitas ekonomi di daerah tersebut dengan karakteristik dan keunikan masing-masing daerah,” ujarnya.
Kreativitas Pemda Diapresiasi
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan temuan BPS menunjukkan adanya sejumlah daerah yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kreativitas masing-masing.
Menurut Tito, salah satu komponen utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga. Tingginya konsumsi menunjukkan daya beli masyarakat yang kuat.
“Pertumbuhan ekonomi itu dibangun oleh empat komponen yang paling utama. Satu adalah konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga harus tinggi, menunjukkan daya beli masyarakat,” kata Tito.
Karena itu, Tito menilai pemerintah daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan daya beli masyarakat, salah satunya melalui pembukaan lapangan kerja dan pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Sekarang kuncinya apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat? Di mana peran pemerintah daerah untuk meningkatkan daya beli masyarakat? Pembukaan lapangan kerja misalnya, kemudian untuk masyarakat yang kurang mampu diberikan bantuan, itu adalah daya beli,” ujarnya.
