BUMDes Diminta Bayar Rp 30 juta per Tahun, Mendes Minta Keringanan PT KAI
PerbesarADVERTISEMENT
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar bergerak cepat mengunjungi PT Kereta Api Indonesia (KAI ).
ADVERTISEMENT
Langkah ini sebagai tindak lanjut keberatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes ) Bolali Maju, Desa Bolali, Wonosari, Klaten, yang harus membayar Rp 30 juta per tahun karena crossing kabel fiber optik yang melintasi properti PT KAI.
"Pasti tidak mampu kalau BUM Desa disuruh bayar segitu, ini mungkin salah satu yang kami minta dukungannya PT KAI," ujar Abdul Halim Iskandar di sela-sela kunjungan di Kantor PT KAI di Kawasan Gambir, Jakarta, Rabu (18/5).
BUMDes Bolali Maju diharuskan membayar Rp 30 juta per tahun dan dibayar 2 tahun sekaligus untuk termin pertama sesuai aturan di PT KAI. Sementara pihak BUMDes Bolali Maju merasa keberatan sehingga memohon dispensasi biaya crossing kabel fiber optik selama 2 tahun agar program penyediaan internet murah bagi warganya tidak terhambat.
Gus Halim -sapaan akrab Abdul Halim Iskandar- menyadari PT KAI meminta biaya sebesar Rp 30 juta itu sudah sesuai aturan yang berlaku. Kendati demikian kemampuan BUMDes yang sebagian besar masih dalam status merintis usaha juga harus benar-benar dipertimbangkan.
ADVERTISEMENT
“Saya yakin bisa dijalankan cari jalan tengah karena ini sama-sama untuk kepentingan rakyat. Kami yakin PT KAI juga mempunyai komitmen besar dalam mendukung tumbuh kembangnya BUM Desa ,” jelasnya.
Gus Halim menilai ke depan potensi kerja sama BUMDes dengan PT KAI sangatlah besar. Apalagi saat ini BUMDes sudah memiliki badan hukum jelas sehingga mempunyai potensi besar untuk berkembang dan bekerja sama dengan semua entitas usaha termasuk dengan PT KAI sebagai salah BUMN.
“Jaringan PT KAI ini sebagian besar berada di desa-desa di Indonesia. Banyak stasiun dan jaringan rel yang melintasi banyak desa. Jika potensi ini dikembangkan maka akan banyak hal yang bisa dikerjasamakan antara BUM Desa dengan PT KAI,” terangnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo menyambut baik kehadiran dan rencana kerja sama antara Kemendes PDTT dengan PT KAI. Sebagai langkah awalnya, ia menginginkan ada MoU dan dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) agar lebih kuat secara hukum.
ADVERTISEMENT
"Nanti dalam PKB itu apa saja yang bisa dikerjasamakan, biar ditindak lanjuti," ungkap Didiek.
BUMDes Bolali Maju memilik program penyediaan internet murah untuk membantu masyarakat desa dalam memperoleh informasi pendidikan dan rintisan usaha UMKM berbasis online. Dalam hal itu harus membangun crossing kabel fiber optik yang kebetulan melintasi properti milik PT KAI.
