Buruh Bakal Demo Akbar di Jakarta 10 Agustus, Minta Jokowi Cabut UU Ciptaker

Konpers Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) bakal demo akbar di Jakarta 10 Agustus di Cilandak, Selasa (8/8). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

Massa buruh yang mengatasnamakan Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) akan menggelar unjuk rasa akbar di Jakarta pada 10 Agustus 2023 mendatang. Koordinator AASB, Moh Jumhur Hidayat mengatakan, buruh dari berbagai daerah di Indonesia akan berkumpul menuntut Presiden Jokowi agar mencabut UU Cipta Kerja hingga UU Kesehatan.

"Pada 10 Agustus 2023, dari jam 11.00 hingga selesai. Aksi ini telah didahului oleh aksi long march Bandung ke Jakarta pada tanggal 3-10 Agustus 2023," kata Jumhur dalam konferensi pers di Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (8/8).

"Aksi Akbar Buruh Ultra Damai ini dimaksudkan untuk mendesak Presiden RI agar melakukan, pertama, Cabut UU Cipta Kerja, kedua Cabut UU Kesehatan, ketiga cabut UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, keempat wujudkan Jaminan Sosial Semesta," imbuh dia.

Menurutnya, akan datang massa dari Kawasan Jabodetabek; Karawang, Purwakarta, Majalengka, Cianjur, Sukabumi, Bandung Raya, serta beberapa perwakilan dari berbagai provinsi lain. Massa dari provinsi selain Jabar, DKI Jakarta dan Banten, akan dipusatkan di Kantor Gubernur dan atau Kantor DPRD.

Jumhur mengatakan massa buruh akan datang dari berbagai daerah pakai sepeda motor. Di Jakarta, rute yang akan dilalui peserta aksi secara umum yakni dari arah Utara, Timur, Barat dan Selatan menuju ke arah Jenderal Sudirman dan MH. Thamrin.

Konpers Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) bakal demo akbar di Jakarta 10 Agustus di Cilandak, Selasa (8/8). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

Massa juga akan mendatangi International Labour Organization (ILO), selaku pihak yang merekomendasikan peninjauan UU Cipta Kerja, di Gedung Menara Tower Jalan MH Thamrin sebagai bentuk solidaritas.

"Kita rencananya bisa memenuhi Jalan Thamrin sampai Jenderal Sudirman, tentunya dari Patung Kuda. Pengennya ke Istana, tapi kan nggak boleh. Kita tahu sendiri bahwa Istana ada beton kan," ungkap dia.

Jumhur mengatakan, pihaknya memandang UU Cipta Kerja, UU Kesehatan, dan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan adalah UU yang liberal, abai terhadap harapan kesejahteraan rakyat, khususnya kaum buruh. Ketiga UU ini juga dinilai terlalu mengabdi kepada oligarki atau kaum pemilik modal.

Terlebih, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki, namun tidak ada usaha diperbaiki. Justru terbit Perppu Cipta Kerja yang dinilai semena-semena untuk mengukuhkan UU Cipta Kerja tanpa perbaikan.

"Kami berkeyakinan bahwa berbagai UU tersebut adalah anti-institusi bahkan anti-Pancasila sehingga perlu mendapat koreksi fundamental. Bukti bahwa rezim eksekutif dan legislatif telah mengabdi kepada oligarki atau kaum pemilik modal yang serakah, adalah pembuatannya yang sangat cepat, sembunyi-sembunyi dan mengabaikan partisipasi masyarakat," jelas dia.

Ilustrasi demo buruh. Foto: Zamachsyari/kumparan

Jumhur menegaskan, aksi demo bukan untuk menjatuhkan Presiden Jokowi, melainkan hanya menolak kebijakan-kebijakan tersebut. Targetnya, 1 juta massa dapat hadir dalam aksi ini.

"Saya sudah minta tolong polisi sama-sama jaga. Kita temanya Omnibus Law dan lain-lain tadi, di luar itu silakan minta izin sendiri. 10 Agustus bukan gerakan jatuhkan Jokowi, tapi injak kebijakan merugikan pada umumnya," jelas dia.

"Optimistis massa aksi inti, ditambah beberapa organisasi akan gabung, optimis bisa 1 juta orang," tandasnya.

Lebih lanjut, Jumhur mengatakan pernyataan Rocky Gerung yang menyebut Jokowi sebagai 'bajingan tolol' adalah bukti mengapa aksi harus dilakukan. Menurutnya, pernyataan Rocky Gerung jelas menunjukkan banyak kebijakan Jokowi yang pantas dikritik.

"Kehadiran Rocky Gerung adalah untuk memberikan argumentasi atau pembenaran dari kenapa kita harus aksi. Dan nyata di situ, dia punya argumen yang bagus. Dia nggak pernah personal. Pernyataan dia tuh adalah terkait dengan kebijakan," ujar Jumhur.

"Kebijakan-kebijakan seperti itu saya juga mengatakan itu adalah kebijakan yang bajingan dan tolol. Dan banyak rezim ini melahirkan kebijakan yang bajingan dan tolol," pungkas dia.