Busyro Bicara soal Demokrasi Pilkada Transaksional, Singgung Kasus 2 Menteri

Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas memberikan sambutan pada acara Diskusi Publik "Pemilu Berintegritas" di Auditorium Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (4/9). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, Busyro Muqoddas, bicara soal kondisi sosial politik budaya Indonesia pada saat ini. Salah satu yang disorotinya ialah soal birokrasi pemerintahan.

Menurutnya, birokrasi saat ini merupakan produk demokrasi transaksional. Hal itu menghasilkan state capture corruption dalam pemerintahan.

"Birokrasi negara, birokrasi kita itu bagaimana pun juga adalah produk demokrasi pilkada transaksional yang memproduk birokrasi pemerintahan yang berwatak corporate teokrasi kleptokrasi. Hasilnya, state capture corruption," kata Busyro dalam diskusi bertajuk 'Muhammadiyah dan Politik: Mengurai Dinamika Jelang Pemilu 2024', Sabtu (12/6).

Menurut Busyro sudah banyak bukti yang menunjukkan state capture corruption sudah terjadi. Dia menyinggung kasus korupsi yang menjerat eks Mensos Juliari Batubara dan eks Menteri KP Edhy Prabowo.

Terdakwa korupsi bansos se-Jabodetabek tahun 2020 Juliari Batubara dan Terdakwa kasus suap izin ekspor benih lobster tahun 2020 Edhy Prabowo (kiri). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO

Juliari Batubara yang merupakan kader PDIP terjerat kasus bansos. Sementara Edhy Prabowo yang merupakan kader Gerindra terjerat kasus ekspor benih lobster.

"Buktinya semakin banyak. Salah satu di antaranya ialah Menteri Sosial dan Menteri KP. Itu state capture corruption pelakunya adalah kader utama parpol politik dominan yaitu PDIP dan Gerindra," kata dia.

Selain itu, eks Pimpinan KPK itu juga berpandangan sistem politik Indonesia saat ini juga didominasi oleh oligarki taipan. Menurutnya, dominasi taipan terasa dalam proses politik, sosial, hingga ekonomi.

"Dominasi oligarki taipan dan politik dalam keseluruhan proses-proses politik sosial, ekonomi, dan budaya. Budaya yang panjang ini tapi saya singkat saja bahwa dalam keseluruhan proses-proses politik dan lain-lain itu," ujarnya.

"Itu rata-rata atau kebanyakan selalu muncul di belakangnya itu kalau ada masalah-masalah yang tampak maupun tidak tampak," jelas dia.

Lebih lanjut ia berpandangan dominasi taipan dilakukan secara halus atau terbuka secara langsung.

"Itu di belakangnya selalu ada indikasi dominasi oligarki taipan dan politiknya juga baik secara soft maupun secara vulgar," tandas Busyro.