Cak Imin: Tak Perlu Pilkada bila Ancam Kepala Desa, Menurutmu?

18 Februari 2024 11:22 WIB
·
waktu baca 2 menit
Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar memberikan pidato politiknya pada acara Deklarasi dukungan Relawan Kaula Muda Nusantara (Rekan) di Jakarta, Minggu (28/1/2024). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar memberikan pidato politiknya pada acara Deklarasi dukungan Relawan Kaula Muda Nusantara (Rekan) di Jakarta, Minggu (28/1/2024). Foto: Muhammad Adimaja/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
Cawapres 01 Muhaimin Iskandar [Cak Imin] memberikan pertanyaan terbuka untuk pengikutnya di media sosial X mengenai sistematika penyelenggaraan Pilkada.
ADVERTISEMENT
“Selamat Pagi Indonesia ..! Ada teman yang bilang kita tidak perlu PILKADA lagi kalo pelaksanaanya dengan mengancam dan menakut-nakuti para kepala desa. Gimana menurutmu sodara?,” tulis Cak Imin di media sosial X pribadinya, @cakiminnow, Minggu (18/2) pagi.
Cak Imin sebenarnya mengangkat kembali pernyataan yang diutarakan salah satu politikus PDIP, Aria Bima.
Dalam konferensi persnya, Aria Bima menyatakan bahwa sebaiknya Pilkada ini ditiadakan saja. Ia pesimis penyelenggaraannya akan terjadi dengan jujur.
Aria berkaca pada penyelenggaraan Pilpres 2024 yang ia klaim penuh tekanan dari pemberian bansos hingga tekanan kepada aparat desa.
"Saya tidak perlu lagi adanya pemilu kalau pelaksanaannya semacam ini. Dan apakah menjamin pada Pilkada? Enggak perlu pilkada cukup kepala desa ditakut-takuti dana desanya, suruh cari suara aja," kata Aria di Cemara 19, Jakarta Pusat, Jumat (16/2).
ADVERTISEMENT
"Termasuk akhir akhir rekap aja keliru. Apakah kita perlu ada pemilu? Hasilnya sudah diketahui. Cara memperolehnya banyakan mana sama yang kampanye," tambah dia.
Cawapres 01 Muhaimin Iskandar hadiri acara dialog "Titip Gus" bersama puluhan pensiunan ASN dan kader PKB Banten di Pokel Garden, Kota Serang, Banten, Jumat (2/2/2024). Foto: kumparan
Karena itu Aria Bima berpendapat pemilihan kepada daerah mulai dari tingkat bupati hingga gubernur tidak usah diselenggarakan saja.
Karena menurutnya, sistem Pemilu 2024 tidak lagi mementingkan visi misi gagasan paslon, namun penuh dengan ancaman dan kecurangan.