Calon Menteri Profesional Jokowi: Nadiem Makarim hingga Ilham Habibie
PerbesarPresiden Joko Widodo melontarkan kode politik itu ke Bahlil Lahadalia di hadapan Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Pemicunya adalah pernyataan Bahlil saat memberikan kata sambutan. Ketua Umum HIPMI itu menyebut dua nama seniornya, Rosan Roeslani dan Muhammad Lutfi, layak masuk kabinet pemerintahan periode mendatang.
Begitu mendapat giliran naik panggung, Jokowi memanfaatkannya untuk menimpali Bahlil. Ia mengakui, Rosan dan Lutfi dipertimbangkan masuk kabinet. Tapi, Bahlil juga masuk dalam bursa kandidat. "Beliau berdua pesaingmu loh," kata Jokowi menggoda Bahlil, Senin (16/9).
Bahlil merupakan Direktur Penggalangan Pemilih Muda Tim Kampanye Nasional saat Jokowi maju di Pilpres 2019. Namanya santer disebut berpotensi menjadi menteri. Usianya baru menginjak 40 tahun dan punya konglomerasi tambang. Tapi dua senior Bahlil juga punya profil bisnis kinclong dan kedekatan dengan Jokowi.
Rosan juga menjadi bagian Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf. Ia punya andil membesarkan konglomerasi Recapital Group, yang bergerak di bidang manajemen aset keuangan dan investasi. Sementara Lutfi adalah pendiri perusahaan MAHAKA Group. Lutfi punya pengalaman di pemerintahan.
Pada 2014, ia menjabat Menteri Perdagangan, juga pernah menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang. Ada mantan rombongan KADIN/HIPMI lainnya yaitu Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Erick Thohir yang ikut disebut bakal masuk kabinet.
Tokoh-tokoh profesional ramai diperbincangkan dalam penggodokan nama calon pembantu Jokowi. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi menegaskan bakal kembali menempatkan lebih banyak profesional dibanding tokoh partai untuk mewarnai kabinetnya di periode kedua.
"Kabinet mendatang 55 persen orang profesional dan 45 persen dari parpol," kata Jokowi saat makan siang bersama pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/8) lalu.
Tokoh di luar partai bukan barang baru dalam komposisi kabinet Jokowi. Pada Kabinet Kerja Jilid I, 20 dari 34 anggota kabinet bukan merupakan orang politik. Tokoh non-parpol yang dipilih kebanyakan berlatar belakang birokrat, pengusaha, atau akademisi.
Dalam pemilihan kabinet di periode kedua, Jokowi ingin lebih banyak sosok yang cakap dalam bidangnya. Sejumlah sumber menuturkan, kali ini Jokowi ingin bebas dari intervensi politik dalam menentukan daftar nama. Pada pemilihan anggota kabinet periode pertama, Jokowi banyak mendapat titipan dari partai politik bahkan untuk calon dari kalangan profesional sekalipun.
Jokowi menyerahkan tugas untuk menggodok nama calon anggota kabinet ke Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Pratikno dan timnya bergerilya mencari sosok yang bisa mendukung ambisi Jokowi untuk menarik investasi dan membangun ekonomi digital. Sejumlah sumber menyebut, Jokowi juga melibatkan BIN, PPATK, OJK dan BNPT. Lembaga-lembaga itu diminta bantuan untuk melacak rekam jejak setiap kandidat.
Sumber di kalangan pemerintahan mengatakan, Jokowi melirik nama-nama baru yang pakar di bidangnya. Sumber kumparan, misalnya, mengungkap nama Ilham Habibie diproyeksikan menjadi Kepala Badan Riset Nasional. Ilham mengikuti jejak ayahnya, presiden ketiga BJ Habibie, sebagai ahli teknologi kedirgantaraan.
Dua sumber kumparan juga menyebut CEO dan pendiri Gojek Nadiem Makarim masuk daftar kandidat. Yang mengejutkan, Nadiem ditawari posisi Menteri Pendidikan Kebudayaan. Menurut sumber ini, kemampuan Nadiem membangun dan mengembangkan Gojek—hingga menjadi perusahaan rintisan dengan valuasi lebih dari 10 miliar dolar AS—bakal membuat kinerja birokrasi berjalan efektif.
Jokowi sudah berkomunikasi dengan Nadiem. Nadiem disebut akan menerima tawaran ini. Sumber yang sama juga mengatakan, COO dan Cofounder aplikasi belajar Ruangguru Iman Usman digadang menjadi Menteri Koperasi dan UMKM. Nadiem dan Iman tak membalas permintaan wawancara kumparan hingga artikel ini ditayangkan.
Sementara itu, kementerian di sektor ekonomi akan banyak mengalami perubahan. Sejumlah sumber menyebut Sri Mulyani akan digeser menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, kini namanya masih Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Awalnya, Sri Mulyani menolak. Namun, ia akhirnya luluh dengan permintaan Jokowi.
Jokowi menilai, Sri berpengalaman menangani Millenium Development Goals yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat saat menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia. Di Kementerian BUMN, nama Bos Inalum Budi Gunadi Sadikin menguat menjadi suksesor Rini Suwandi. Tapi Budi masih harus bersaing dengan Wahyu Sakti Trenggono yang didorong PDIP. Budi tak merespons permintaan wawancara kumparan.
Sementara itu, Susi Pudjiastuti sepertinya akan digeser ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Salah satu pertimbangannya, sosok seperti Susi dibutuhkan untuk menghabisi mafia di sektor kehutanan. Dalam beberapa kali kesempatan, Susi sudah pamit kepada pemangku kepentingan di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Ia menyampaikan hal itu, salah satunya, dalam Rapat Koordinasi Nasional Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal yang dihadiri beberapa dubes negara sahabat.
"Bapak dan Ibu sekalian nanti Oktober ini 4,5 tahun, dalam waktu 6 minggu masa jabatan menteri akan berakhir. Perkenankan saya dengan kerendahan hati, ucapkan terima kasih atas segala dukungan dari Selandia Baru, Kolombia, AS, Eropa, dan kawan-kawan instansi TNI AL, Bakamla, Kejaksaan, Pol Air dan kawan-kawan di KKP," kata Susi di Gedung Mina Bahari III KKP, Jakarta, Selasa (17/9).
Politikus PDIP Rokhmin Dahuri sempat didorong untuk menggantikan Susi. Namun Jokowi menolak karena Rokhmin pernah menjadi terpidana korupsi. Sejumlah sumber menyebut, PDIP kemudian mendorong Rektor IPB Arif Satria untuk menggantikan Susi.
Dari kalangan pejabat karier, ada nama Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP (PDSPKP), Agus Suherman. Agus saat ini juga merupakan Sekretaris Satgas 115 dan Plt Dirjen PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan). Ia juga mantan Dirut Perikanan Indonesia (Perindo).
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto enggan mengomentari soal sejumlah nama profesional yang didorong PDIP. "Soal menteri itu kan urusan Ibu Ketum dan Pak Jokowi," kata Hasto.
Tim Jokowi juga tengah menimbang orang-orang profesional untuk mengisi jabatan puncak di kementerian yang berkaitan dengan keamanan. Sejumlah sumber menyebut, Luhut Binsar Pandjaitan dan Moeldoko menjadi kandidat kuat Menko Polhukam. Luhut pun tetap berpeluang bertahan sebagai Menko Maritim dan Moeldoko juga dilirik menjadi Menhan. Keduanya selalu mengelak ketika ditanya peluangnya menjadi menteri di kabinet baru.
Sementara itu, pos kementerian agama tetap menjadi jatah Nahdlatul Ulama. Dua sumber kumparan di kalangan pemerintahan dan NU berujar, kandidat kuatnya adalah Imam Besar Masjid Istiqlal Nasarudin Umar .
Nama lain yang juga mencuat yakni ustaz Yusuf Mansur. Menurut sumber kumparan, Yusuf Mansur pernah diminta Jokowi menjadi Menteri Agama. Syaratnya, Yusuf harus bisa merangkul NU dan PPP. Yusuf relatif sudah bisa merangkul NU. Kini, ia terus melakukan pendekatan kepada PPP. Dibandingkan Nasaruddin, Yusuf disebut memiliki keunggulan karena kedekatannya dengan wapres terpilih KH Ma’ruf Amin. Selain itu, ia juga berkeringat dalam memenangkan Jokowi-Ma’ruf di Pilpres.
Di sektor lain, sumber di lingkungan pemerintahan menyebut, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid bakal mengurus tata kelola kebudayaan. Ia kemungkinan bakal dibuatkan kementerian tersendiri atau bergabung dengan Kementerian Pariwisata. Hilmar mengaku tidak ambil pusing dengan kabar namanya masuk daftar kementerian. "Saya tidak mendengar," kata Hilmar ketika ditemui kumparan di Kemendikbud, Selasa (17/9).
Yang pasti, angan-angan Jokowi menggaet profesional di kementerian bakal menghadapi tentangan dari partai. Parpol pendukung disebut justru sudah mengincar posisi-posisi yang selama ini diduduki oleh tokoh non-parpol.
Sumber kumparan di kalangan partai menyebut jika PDIP, PPP, dan Golkar sama-sama mengincar jabatan Menteri Bappenas. PDIP menyorongkan Arief Budimanta. Sementara plt Ketum PPP Suharso Monoarfa dan Menteri Sosial sekaligus politisi Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita bakal didorong partai masing-masing.
PDIP yang meminta jatah kursi kabinet terbanyak kepada Jokowi juga membidik kursi Menteri BUMN dan Menteri ESDM. Saat ini PDIP memiliki lima kursi menteri, yaitu Menko PMK Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menkumham Yasonna Laoly, Mendagri Tjahjo Kumolo, serta Menteri Koperasi dan UMKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga.
Sumber kumparan di PDIP menyebut partainya punya Wahyu Sakti Trenggono untuk bersaing meraih kursi Menteri BUMN. Sementara untuk jabatan Menteri ESDM, PDIP masih menimbang-nimbang antara tetap memilih Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar, atau nama Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Nama lain yang muncul di internal PDIP untuk menduduki posisi di kabinet adalah Yasonna Laoly, Erico Sotarduga, Bambang Wuryanto, Achmad Basarah, Djarot Saiful Hidayat, Adian Napitupulu. Menko PMK Puan Maharani tak akan lagi masuk ke kabinet mendatang karena diproyeksikan menduduki posisi Ketua DPR. Soal posisi menteri, Hasto Kristiyanto menegaskan hal tersebut merupakan kewenangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi.
Sementara Golkar berambisi meraih jabatan Menko Perekonomian dengan mengajukan ketumnya saat ini, Airlangga Hartarto. Jabatan Menteri Sosial juga berusaha dipertahankan meski kemungkinan akan diperebutkan dengan Yenny Wahid dari kalangan non-parpol.
Selain kedua kursi itu, Golkar mengincar satu kursi tambahan. Kader lain yang didorongkan adalah politisi Golkar Satya Yudha sebagai Menteri ESDM. Dengan predikat peraih kursi terbanyak nomor dua di DPR RI setelah PDIP, Golkar berharap bisa meraih lebih. "Ya cuma dapat tiga, mungkin dapat lebih. Semoga dapat lebih," harap seorang politisi Golkar.
Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sudah pasti bakal memajukan kader yang tak jauh tiga nama waketumnya yaitu Hanif Dhakiri, Ida Fauziyah, dan Jazilul Fawaid. Hanif, disebut sumber di lingkaran dalam pemerintahan, masih mungkin kembali dipilih sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasimasi di periode kedua. Namun, sumber kumparan di internal PKB menganggap restu Cak Imin--sapaan karib Muhaimin--belum tentu turun untuk Hanif.
Cak Imin beberapa kali mengingatkan, tradisi kader PKB yang tak pernah menjabat menteri lebih dari dua kali, termasuk dirinya. Cak Imin diprediksi mengajukan nama kakak kandungnya Abdul Halim Iskandar untuk masuk kabinet. Para pemerintahan Jokowi periode pertama, ia pula yang merekomendasikan Mohamad Nasir sebagai Menristekdikti. Nasri tak lain adalah saudara ipar Cak Imin.
Adapun NasDem, yang suaranya meningkat tajam pada Pileg 2019, membidik tambahan kursi menteri. Saat ini NasDem mempunyai tiga kursi menteri, yaitu Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Jaksa Agung M. Prasetyo.
Meski sempat ngotot, NasDem tampaknya sudah legawa mengikhlaskan posisi jaksa agung lepas. Tiga sumber kumparan di koalisi menyebut, Jokowi sudah menyampaikan pada Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem, bahwa Jaksa Agung mendatang tidak akan diambil dari kader partai. Pernyataan ini disampaikan Jokowi saat bertemu Surya di Kuala Lumpur, Malaysia, di sela kunjungan kerjanya, Agustus lalu.
Namun, NasDem tetap meminta 3 kursi di kabinet mendatang yakni posisi Mendag, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta mengincar Menteri Agraria dan Tata Ruang.
Bendahara Umum NasDem Muhammad Ali mengakui memang Jokowi bertemu Paloh di Malaysia. Tapi, ia membantah bahwa pertemuan itu membahas soal kabinet, apalagi soal Jaksa Agung.
"Tak ada hubungannya sama Jaksa Agung. Pak Surya itu enggak pernah minta atau menyodorkan. Itu isu murahan," ujar dia.
Ali mengatakan partainya setuju dengan keingingan anggota koalisi pendukung Jokowi yang lain bahwa Jaksa Agung harus berasal dari kalangan non-parpol. Mengenai jatah menteri lain, Ali mengatakan hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Jokowi.
Sementara, parpol pendukung Jokowi yang tak lolos ambang parlemen, yakni PSI, Perindo, PKPI, dan PBB, akan kebagian jatah wakil menteri atau kepala badan. Namun, mereka bisa juga beroleh porsi di luar kabinet, semisal pos-pos di lembaga bentukan pemerintah. PSI dan Perindo tahu diri sehingga tak mengajukan kader sebagai kandidat menteri.
Namun, langit politik masih berkabut sebulan menjelang pelantikan pada 20 Oktober nanti. Tak ada yang tahu pasti ke mana Jokowi bakal menambatkan pilihan orang-orang yang bakal membantunya di periode kedua.
Sikap keras Jokowi sudah lama diterka oleh rombongan koalisi. Jarak yang dibangun sang patron membuat para pendukungnya tahu diri dan menjaga sikapnya. Demi menjaga situasi, banyak petinggi partai yang awalnya berani menyebut jatah langsung memilih diam.
"Yang tahu cuma Pak Jokowi. Ketua umum partai saja belum tentu tahu," kata salah satu dari mereka.
"Jangan bicara (soal) itu, sensitif."
"Nanti semakin makin minta malah semakin tidak dikasih."
