Cara Raja Charles III Bangun Citra Positif Sebagai Penguasa Baru Inggris

Pangeran Charles Inggris menyapa masyarakat selama kunjungannya ke Southend di luar Dermaga, Inggris timur, Sabtu (12/3/2022). Foto: Justin Tallis/AFP

Usai Ratu Elizabeth II meninggal dunia, Pangeran Charles menjadi Raja Charles III pada Kamis (8/9). Seiring Inggris dan wilayah Persemakmuran menyesuaikan dengan penguasa baru, masyarakat mempertanyakan pengaruh kepemimpinannya dari takhta.

Setelah mempersiapkan diri selama berdekade-dekade, Charles mulai mengukir peran sebagai penguasa monarki. Selama periode itu, Charles kerap menyuarakan pandangannya sebelum naik takhta.

Charles memamerkan komitmen terhadap aktivisme lingkungan dan badan amal. Dia lantang membanggakan keterlibatannya dalam urusan publik, tetapi menikmati kekayaan yang luar biasa pula.

Kini, dia harus meraba batas antara advokasi politik dan kekuasaan kerajaan. Sebab, setiap langkah yang diambil dapat memengaruhi popularitasnya di seluruh Inggris dan Persemakmuran.

Perdana menteri maupun parlemen tidak bisa mengambil tindakan tanpa persetujuan raja. Tetapi, penguasa monarki jarang menggunakan wewenangnya untuk menolak gagasan yang diajukan pemerintah selama bertahun-tahun terakhir.

Putri Diana berbincang dengan anak-anak, 06 November 1989, saat berkunjung ke sekolah internasional Inggris di Jakarta. Foto: KRAIPIT PHANVUT / AFP

Charles mengakui bahwa dia tidak akan bisa campur tangan dalam politik sebagai raja. Namun, baik pemerintah atau masyarakat telah mengenal pemikirannya dengan baik.

Selama menjabat sebagai Pangeran Wales, dia sempat dikabarkan akan mengurangi jumlah bangsawan yang bekerja dan memotong pengeluaran.

"Kita kemungkinan akan melihat kelompok yang lebih kecil mewakili mahkota, dan akan ada pro dan kontra untuk itu," terang sejarawan di University of Toronto. Carolyn Harris, dikutip dari USA Today, Jumat (9/9).

Menyelisik dalam kontroversi-kontroversinya, berbagai petunjuk tentang bagaimana dia akan berkuasa sebenarnya telah bertebaran. Salah satu skandal yang menarik perhatian adalah perselingkuhan dalam pernikahannya dengan Putri Diana.

Akibatnya, Charles mendapati popularitas yang menurun antara masyarakat. Jajak pendapat Ipsos menunjukkan temuan itu pada April 2022. Setengah populasi warga negara itu menginginkan Pangeran William menjadi raja berikutnya.

Disadur dari Time, Charles kemudian membangun kembali sentimen positif dalam publik Inggris. Tetapi, dia tetap menghadapi tantangan serupa di antara anggota kerajaan.

Pangeran Charles menghadiri resepsi setelah upacara peringatan untuk menandai berakhirnya operasi tempur Inggris di Afghanistan di Guildhall, London, Jumat (13/3/2015). Foto: Toby Melville/AFP

Charles kembali terjerat dalam kontroversi terkait badan amalnya, Prince of Wales' Charitable Fund (PWCF), pada Juli. Laporan menunjukkan, PWCF mendapatkan sumbangan dari saudara teroris Osama bin Laden senilai USD 1,2 juta (Rp 17,8 miliar) pada 2013.

Charles membangun citra baik berkat menyuarakan isu lingkungan dan perubahan iklim. Namun, advokasinya pun tidak luput dari kritik. Para ilmuwan memprihatinkan isu yang diperjuangkan Charles. Pada 2019, Good Thinking Society bahkan menyebut Charles 'anti-sains'.

Dalam politik, dia juga menghadapi berbagai tudingan. Charles kerap dituduh berusaha memengaruhi pemerintah Inggris.

Pada 2015, dia dikatakan menerima dokumen rahasia seputar urusan internal pemerintah Inggris. Padahal, menteri pun tidak pernah melihat dokumen semacam itu.

Anggota parlemen lantas menyebutnya sebagai 'pelobi terbaik' di Inggris. Dilansir The Guardian, Charles telah melibatkan diri dalam lobi pribadi tentang masalah seperti penangkapan ikan secara ilegal hingga pesanan helikopter selama Perang Irak.

Sebagai seorang raja, Charles mungkin tidak akan vokal menyerukan masalah politik. Analis menduga, dia tampaknya akan mengadopsi pendekatan diplomatik serupa dengan Elizabeth.

"Tanda tanyanya adalah: Apakah dia akan mencoba dan menggunakan perannya dalam konstitusi tidak tertulis untuk memiliki pengaruh lebih besar atas kebijakan dan pemikiran [pemerintah Inggris] daripada yang mungkin pernah dilakukan ibunya?" terang seorang ahli sejarah Inggris di Universitas Chicago, James Vaughn, dikutip dari Politico, Jumat (9/9).