Catatan Ketua DPRD DKI untuk Anies di Akhir Masa Jabatanya

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan 33 tower dan 7.421 unit Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Rusunawa Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (18/8/2022). Foto: PPID DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, akan segera melepaskan jabatannya sebagai orang nomor 1 di DKI Jakarta pada Oktober nanti.

Di detik-detik terakhir Anies menjabat, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, masih mengkritik pemerintahan Anies selama 5 tahun belakangan. Menurutnya, masih banyak catatan penting yang seharusnya dikerjakan dengan baik, salah satunya adalah mengenai alokasi anggaran daerah.

“Jakarta 2 periode saya pimpin sebagai ketua dewan, (programnya) sisa-sisa kepemerintahan sebelumnya. Ini saya katakan 1.000 persen. Dia (Anies) hanya membuat JPO yang ada di Sudirman Thamrin. Itu aja pekerjaan dia dan menghabiskan semua (anggaran),” kata Prasetyo saat diskusi publik untuk membahas periode 2 tahun masa jabatan Anies, Senin (22/8).

Jika melihat program kerja Anies selama 5 tahun ini memang ada beberapa yang melanjutkan dari periode sebelumnya. Salah satunya adalah program Kartu Jakarta Pintar (KJP) perluasan trotoar, hingga revitalisasi Lapangan Banteng.

Prasetyo Edi Marsudi. Foto: Instagram/@prasetyoedimarsudi

Namun Anies juga tercatat melakukan beberapa program baru, seperti revitalisasi Taman Ismail Marzuki, pembangunan Jakarta International Stadium dan Jakarta International ePrix Circuit (JIEC), hingga perubahan nama jalan di beberapa titik menjadi identik dengan nama tokoh Betawi.

Namun menurut politikus PDIP lain, Gembong Warsono, program canangan Anies ini sejatinya hanya mengubah konsep yang sudah diusung oleh pemerintahan sebelumnya.

“Tetapi tidak ada pekerjaan spektakuler selama 5 tahun yang dikerjakan Anies, hanya perubahan. Perubahan pulau jadi pantai, Bapak Anies saya juluki sebagai bapak perubahan nama,” kata Gembong.

Prasetyo juga kembali menyoroti Anies yang dianggap kurang bisa melebur dengan anggota dewan.

“Kali ini saya berhadapan dengan dia, karena bukan apa-apa, kalau dia bisa komunikasi secara baik antara eksekutif dan legislatif, itu saya rasa enggak mungkin Jakarta jadi kayak gini,” jelas Pras.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengisi seminar soal perkembangan Jakarta di Universitas Hiroshima, Jepang. Foto: Instagram/@aniesbaswedan

Oktober nanti, estafet pemerintahan Anies akan diserahkan kepada Penjabat Gubernur yang dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Untuk ke depannya, Pras ingin Jakarta dipimpin oleh sosok yang benar-benar memahami kota Jakarta. Sehingga siapa pun pengganti Anies nantinya bisa memprioritaskan program-program untuk menyelesaikan seluruh permasalahan Jakarta.

Menurutnya, selama ini Anies seolah melupakan masalah krusial Jakarta seperti kemacetan dan banjir, dan hanya fokus kepada program-program esensial lain yang sebenarnya tidak begitu dibutuhkan oleh warga.

“Pemimpin Jakarta itu nggak perlu pintar, tapi eksekutor. Perencanaan di otaknya Anies Baswedan itu hanya cerita. Padahal, apa si masalah Jakarta? Macet dan banjir, enggak ada lagi. Kalau masalah kesehatan, pendidikan, itu given, enggak bisa diapa-apain,” tuturnya.