Cerita Mendagri Ditanya Jokowi Sisa Anggaran di 2019: Sekjen Saja Enggak Tahu

Mendagri Tito Karnavian saat memberikan sambutan dalam acara penandatanganan komitmen pelaksanaan akai pencegahan korupsi StaranasPK di Bappenas, Kamis (9/3). Foto: Hedi/kumparan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, bercerita soal pengalamannya saat pertama menjabat di tahun 2019. Ia ditanya Presiden Jokowi terkait sisa anggaran di kementeriannya.

Tito pun saat itu mengaku tak paham. Sistem pelaporan anggarannya belum baik.

Oleh karena itu, Tito mengungkap pentingnya membangun sistem digitalisasi yang salah satunya untuk mencegah potensi korupsi. Memastikan ketepatan belanja daerah serta pendapatan.

"Awalnya, [saat jadi Mendagri] saya ditanyakan bapak Presiden. Jujur, berapa sisa anggaran tahun 2019. Jujur saya tanya dengan Sekjen Kepala Daerah saat itu, enggak tahu. Kenapa? Karena enggak ada sistemnya, yang ada di daerah-daerah itu SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) yang dibuat oleh masing-masing," kata Tito dalam acara Stranas PK di Gedung Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/3).

Tito tak ingin hal itu berlarut. Perbaikan sistem harus dilakukan guna penguatan sistem dan pencegahan korupsi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian lantik 5 PJ Gubernur di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (12/5/2022). Foto: Kemendagri

"Kedua sistem yang sangat bermanfaat untuk pencegahan korupsi, membuat open government digitalisasi yang pertama adalah SIPD [Sistem Informasi Pemerintah Daerah]," kata Tito di depan perwakilan sejumlah lembaga yang tergabung dalam Stranas PK alias Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi.

Tito juga mewanti-wanti seluruh pemerintah daerah berani membuat sistem transparan. Sebab, bagi dia, komitmen keterbukaan adalah kunci pelayanan yang lebih baik dan bersih.

"Yang nomor satu sekali lagi adalah political wish. Apakah para leader kepala daerah mau membuka membuat sistem yang transparan. Karena kalau sistemnya transparan enggak bisa main-main lagi, justru dibikin enggak transparan biar bisa main-main dan di sini dalam konteks Kemendagri dalam konteks pengawasan daerah," imbuh Tito.

Program Staranas PK ini merupakan komitmen sejumlah lembaga pemerintahan dalam hal pemberantasan korupsi. Ada sejumlah fokus yang menjadi perhatian dari tata niaga hingga keuangan.

Pada kesempatan di Bappenas ini, para lembaga negara melakukan Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pemberantasan Korupsi. Turut hadir Menteri Bappenas Suharso Monoarfa, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan sejumlah jajaran Kementerian Keuangan.