Cerita SBY soal Penyelesaian Konflik di Aceh yang Tuai Pro dan Kontra
·waktu baca 2 menit
PerbesarPresiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), berbicara soal tindakannya dalam menangani konflik di Aceh. Menurutnya, tak mudah kala itu untuk mengangkat dan menyelesaikan persoalan yang terjadi di Aceh.
Saat itu, banyak suara dukungan dan penolakan atas keputusannya terkait penanganan konflik Aceh. Namun, SBY tegas untuk tetap menyelesaikan permasalahan di Aceh.
Hal itu disampaikan SBY saat menyampaikan sambutan dalam acara Diskusi dan Peluncuran Buku Biografi Dipo Alam berjudul 'Dalam Pusaran Adab Dipimpin dan Memimpin' yang digelar secara hybrid.
"Mengemban amanah negara untuk merajut damai di bumi Aceh. Judulnya adalah mengakhiri konflik Aceh yang sudah berlangsung lebih dari 30 tahun secara damai, peaceful solutions. Mengapa saya mau angkat, karena waktu itu pro dan kontranya sangat tinggi, banyak yang menentang dan tidak setuju," ujar SBY dalam sambutannya secara virtual yang ditayangkan kanal YouTube INDEF, Senin (31/1).
SBY mengungkapkan tak sedikit yang tak setuju dengan operasi militer hingga beberapa proses lainnya yang dijalankan pemerintah saat itu di Aceh. Akan tetapi, hal itu tak membuatnya surut mengingat penyelesaian konflik hingga tegaknya merah putih di Aceh tetap menjadi prioritasnya saat itu.
"Operasi militer yang dijalankan waktu itu yang tidak setuju dengan proses politik itu hanya salah satu cara, bukan tujuan in itself. Tujuannya konflik selesai, Aceh tetap menjadi bagian dari NKRI kedaulatan kita tegak, Merah Putih tetap berkibar, tapi Aceh menjadi peaceful dan bisa membangun daerahnya lebih baik lagi," ucap SBY.
Dukungan dari negara lain hingga dari masyarakat di Indonesia, menurutnya, jadi dorongan tersendiri baginya kala itu untuk merampungkan konflik di Aceh. Hingga pada akhirnya pemerintah Indonesia mencapai kesepakatan dengan lahirnya perjanjian atau nota kesepahaman yang hingga saat ini dikenal dengan Kesepakatan Helsinki.
Kesepakatan Helsinki adalah sebutan yang umum dipakai di Indonesia merujuk pada nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Helsinki pada 15 Agustus 2005.
"Oleh karena itu, saya kira masih kita keliling berbagai negara untuk mendapatkan dukungan internasional to be understood properly. Alhamdulillah dukungan kuat sekali dari PBB, dari ASEAN, dari Uni Eropa bahkan datang ke Swedia tempat para pemimpin GAM berada waktu itu," kata SBY
"Dukungan dari luar negeri dari dalam negeri juga tidak kalah kuatnya. Dari desa ke desa, kabupaten ke kabupaten di seluruh Aceh selama 2 tahun, alhamdulillah direct negotiation dengan GAM waktu itu membuahkan hasil," tutupnya.