Cholil Nafis soal Usul BNPT Tempat Ibadah Diatur Pemerintah: Zalim

Ketua MUI KH Cholil Nafis. Foto: MUI

Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH. M. Cholil Nafis menanggapi usulan soal tempat ibadah dikontrol pemerintah. Usulan tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Rycko Amelza.

Cholil menyebut agama sebagai mitra negara, sehingga tidak tepat bila keagamaan dikontrol oleh pemerintah.

"Malah pemerintahan harus dijiwai oleh nilai-nilai agama. Pemerintah yang mengontrol keagamaan akan rusak dan akan zalim," ucap Cholil, Selasa (5/9).

Sehingga menurutnya, rumah ibadah harus diserahkan kepada pihak yang berwenang seperti yang sudah dilakukan selama ini.

"Rumah ibadah serahkan saja pembinaannya kepada ormas agama," ucapnya.

Sebelumnya, BNPT mengusulkan agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah di Indonesia agar tidak menjadi sarang radikalisme. Hal itu disampaikan saat Rycko menanggapi pernyataan anggota DPR Komisi III Fraksi PDIP, Safaruddin, soal BNPT harus berkaca pada negara luar, saat rapat dengan Komisi III DPR, Senin (4/9).

Safaruddin menyinggung soal karyawan BUMN yakni PT KAI yang terpapar paham radikalisme. Menurutnya, terdapat masjid di BUMN kawasan Kalimantan Timur yang setiap hari mengkritik pemerintah.

"Ya memang kalau kami di Kalimantan Timur, Pak, ada masjid di Balikpapan itu Pak, itu masjidnya Pertamina, tapi tiap hari mengkritik pemerintah di situ Pak, di dekat Lapangan Merdeka itu," ujarnya.

Rycko pun memberikan tanggapan mengenai hal itu.

"Kiranya kita perlu memiliki mekanisme kontrol terhadap penggunaan dan penyalahgunaan tempat-tempat ibadah yang digunakan untuk penyebaran paham radikalisme," ujar Rycko.