Dedi Mulyadi Dorong KKP Evaluasi Izin Keramba Jaring Apung di Pangandaran
·waktu baca 1 menit
PerbesarGubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengevaluasi izin Keramba Jaring Apung (KJA) di pantai timur Pangandaran.
Di dunia kelautan, istilah izin tersebut namanya KKPRL atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.
Dedi menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jabar pada dasarnya adalah fasilitator. Pemprov pun telah berkoordinasi dengan KKP dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
"Hasil koordinasinya, KKP akan melakukan pengecekan ke lapangan dengan segera. Output dari pengecekan KKP dapat berupa pencabutan ataupun perubahan KKPRL tersebut," kata Dedi kepada kumparan, Selasa (12/8).
Masalah ini awalnya diungkapkan oleh tokoh Pangandaran Susi Pudjiastuti, mantan Menteri KP yang kini menjadi Penasihat Gubernur Jabar.
Menurut Susi, terdapat tiga perusahaan yang mendapatkan izin KJA dari KKP.
Berdasarkan informasi yang diperoleh kumparan, izin tersebut diterbitkan KKP pada November 2024, kala Bey Machmudin menjabat Gubernur Jabar.