Deklarasi 2019 Ganti Presiden di CFD

Poster #2019GantiPresiden (Foto: Dok Istimewa)

Relawan #2019GantiPresiden melakukan aksi deklarasi capres di dekat pintu Luar Monas, Jakarta Pusat, Minggu (6/5) lalu. Dalam acara itu, sejumlah tokoh hadir mulai dari Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang juga merupakan inisiator acara deklarasi, Neno Warisman, Ustaz Abu Jibril, dan beberapa tokoh lainnya.

Acara itu berlangsung mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB. Namun, sempat beredar poster kegiatan dalam waktu yang sama, para relawan Jokowi akan melakukan aksi jalan santai di lokasi serupa. Dalam poster tersebut tampak foto Jokowi dan tulisan #DILAN_jutkan2019.

Guna menjaga keteriban acara dan lokasi, ratusan anggota gabungan dari Polri dan Satpol PP disiagakan di sekitar lokasi. Selain itu, kehadiran anggota diharapkan dapat mencegah insiden intimidasi di CFD yang menimpa Susi Ferawati pada Minggu (29/4) lalu, kembali terulang.

Poster senam sehat bersama relawan Jokowi (Foto: Dok. Istimewa)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) buka suara mengenai kegiatan #2019GantiPresiden dan relawan Joko Widodo di sekitaran Monas. Anggota Bawaslu Muhammad Afifudin mengatakan, Bawaslu mengizinkan kegiatan itu asal kegiatan itu tidak mengandung unsur kampanye dan menjaga ketertiban umum.

"Boleh saja (kegiatan itu dilakukan) asal sama-sama jaga ketertiban dan tidak melakukan kampanye," kata Afif saat dihubungi, Minggu (6/5).

Menurut Afif, aksi kampanye sudah boleh dilakukan apabila terdapat calon presiden yang terdaftar secara sah. Selain itu, kampanye dilakukan apabila calon yang didukung telah memiliki visi dan misi serta citra diri yang jelas.

Anggota Bawaslu, Muhammad Affifudin (Foto: Intan Alfitry/kumparan)

Senada dengan Bawaslu, Ketua MPR Zulkifli Hassan meminta agar dua kelompok massa tersebut bisa akur dan bergandengan tangan. Menurutnya, menjelang tahun politik setiap aspirasi yang muncul dari publik adalah hal yang wajar, terlebih lagi terkait pilihan terkait pemimpin.

"Saya kira yang mau ganti presiden, yang mau tetap Jokowi ya silakan, itu kan aspirasi. Yang enggak boleh itu berantem, saling mengejek itu enggak boleh," ujar Zulkifli kepada kumparan (kumparan.com), Minggu (6/5).

Ia berharap, media massa dan elite di masing-masing kelompok dapat membantu menurunkan tensi politik. Sebab, perhelatan Pilpres 2019 masih akan berlangsung cukup lama.

Zulkifli Hasan di Acara Perempuan Amanat Nasional (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

Menjelang pukul 09.00 WIB, polisi memastikan bahwa acara deklarasi akbar relawan nasional #2019GantiPresiden yang digagas politikus PKS Mardani Ali Sera, berada di luar kegiatan Car Free Day (CFD) atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB). Deklarasi itu diselenggarakan di Taman Aspirasi.

“Ini kegiatan di luar CFD ya, berada di depan pintu Monas ini. (Pagi ini juga) ada kegiatan antinarkoba, ada juga imbauan agar gerakan CFD tidak ada kegiatan politik di sana,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Argo Yuwono, di lokasi, Minggu (6/5).

Menjelang jalannya acara, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta membagikan kaus putih polos untuk warga yang memasuki kawasan Car Free Day (CFD) dengan mengenakan kaus berhashtag #2019GantiPresiden. Mereka diminta mengganti kaus karena Pemprov DKI melarang aksi berbau politik di area CFD.

“Kita mengamankan CFD, di sini batas awal dimulainya jalur CFD. Mungkin Pergub ini banyak yang belum tahu, warga Jakarta sendiri juga belum tentu tahu. Jadi kita mau kembalikan CFD, semangat CFD yang awal benar-benar bisa dinikmati masyarakat buat olahraga,” kata Kasiop Satpol PP DKI Arie Syafrizal, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Kaus putih milik petugas Satpol PP. (Foto: Mirsan Simamora/kumparan)

Ari menyebut, pembagian kaus putih polos agar menghindari insiden persekusi yang dialami seorang ibu dan anaknya di CFD Bundaran HI beberapa waktu lalu.

“Ini untuk menghindari insiden yang lalu,” imbuh Ari.

Akhirnya sekitar pukul 09.00 WIB para massa relawan #2019GantiPresiden mulai memenuhi kawasan Taman Aspirasi. Selain itu, Mardani Ali Sera dan Neno Warisman tiba di lokasi dan langsung menaiki dua mobil komando yang telah disiapkan.

Kepada para wartawan, Mardani mengungkapkan bahwa acara ini menghabiskan biaya hingga Rp 40 juta. Ia juga mengklaim tidak ada campur tangan politik dalam anggaran maupun kegiatan ini.

“Rp 40 juta urunan dari tim. Mayoritas dari Neno (Neno Warisman),” ujar Mardani di lokasi.

Neno dan Mardani di Deklarasi #2019GantiPresiden (Foto: Puti Cinintya Arie Safitri/kumparan)

Menurut politikus PKS ini, selain untuk deklarasi, dana tersebut juga dianggarkan untuk pembuatan situs http://www.2019gantipresiden.org/. Tak hanya itu, dana Rp 40 juga tersebut juga dihabiskan untuk penerbitan buku manual para relawan.

“Buku berisi do and don't. Apa saja yang bisa dilakukan relawan dan tidak boleh. Contoh, tidak boleh provokasi” tuturnya.

Sementara menanggapi insiden intimidasi di CFD yang terjadi Minggu (29/4) lalu, Mardani menyampaikan permohonan maafnya. Ia menegaskan pihaknya sama sekali tidak terlibat dalam kejadian itu.

“Kejadian kemarin menjadi pemberlajaran bagi kami bersama. Kemarin kami tidak terlibat, tapi mungkin itu bagian dari relawan kami. Mohon maaf,” ucap Mardani usai deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di dekat Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat

Mardani Ali Sera usai deklarasi #2019GantiPresiden (Foto: Raga Imam/kumparan)

Akibat insiden tersebut, menurutnya, mereka sempat kesulitan saat mengajukan izin acara deklarasi ini. Padahal, deklarasi berlangsung kondusif.

“Kami merasakan agak kekiri-kekanan dalam izin, padahal acara ini Alhamdulillah berhasil dengan baik tertib aman damai," ujarnya.

Masih menanggapi intimidasi CFD, Mardani tak menampik gerakan tersebut bisa saja dipolitisasi oleh sejumlah pihak. Oleh karena itu, ia mengimbau kepada seluruh relawan untuk menciptakan tagar #2019GantiPresiden tetap berjalan dengan kondusif.

"Tapi kita buat sistem agar relawan tertata dengan baik, pesan kita tersampaikan dengan baik dan bermanfaat untuk negeri” imbuhnya.

Dilain pihak, Mustofa B Nahrawardaya atau yang populer dengan nama @NetizenTofa, mengaku belum ada nama capres yang diumumkan dalam dekalrasi ini.

"Enggak ada (nama Capres), ini untuk memperkenalkan gerakan untuk minta pergantian kekuasaan secara konstitusional. Sama sekali tidak mencatut atau mengumumkan dukungan terhadap pasangan tertentu karena memang belum ada pasangan selain Pak Jokowi. Pak Jokowi juga belum tahu pasangannya," kata Mustofa yang juga aktivis Muhammadiyah dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (5/5).

Mustofa menegaskan dalam acara itu, tidak ada insiden seperti pekan lalu yang ramai dengan isu dugaan intimidasi. Ia menagatakan acara berlangsung dengan kondusif karena pihaknya telah berkoordinasi dengan Polri.

"Kita koordinasi dengan Polri untuk jaga kondusivitas. Jadi Polri nanti kita minta bantuannya dalam rangka mengamankan supaya tidak ada penyusupan-penyusupan dari pihak lain dalam rangka mengacaukan kegiatan kita," beber dia.