Deklarasi Dukung Jokowi 3 Periode Diprediksi Makin Masif, Upaya Tekan Parpol

Presiden Jokowi sidak stok minyak goreng di Yogyakarta. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

Wacana perpanjangan masa jabatan presiden terus menghangat. Terakhir, pemicunya, adalah dukungan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APEDSI) terhadap wacana perpanjangan masa jabatan Jokowi menjadi 3 periode.

Dukungan ini disampaikan, meski belum resmi, dalam Silatnas yang digelar kemarin dan dihadiri Presiden Jokowi hingga Menko Maritim Luhut Pandjaitan.

Pengamat Politik Kunto Wibowo menilai, kehadiran Luhut di acara tersebut makin menegaskan dukungannya terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Apalagi, sebelumnya, Luhut juga sudah pernah melontarkan pernyataan agar pemilu tak digelar buru-buru.

"Ini kan sudah jadi rahasia umum bahwa beliaulah yang memang mempropagandakan penundaan Pemilu 2024 dengan klaim big datanya yang sampai sekarang enggak ada. Dan beliau juga mungkin akan sangat mendorong untuk 3 periode," kata Kunto, Rabu (30/3).

"Kalau ada Pak Luhut di acara deklarasi, apakah berhubungan? Ya, jelas ada keterkaitan. Tapi apakah hubungannya Pak Luhut yang mempengaruhi atau justru sebaliknya Pak Luhut yang dipengaruhi, saya tidak tahu," lanjut dia.

Kunto memprediksi, gerakan deklarasi mendukung perpanjangan masa jabatan presiden akan terus bergulir. Wacana ini akan terus disuarakan oleh mereka yang memang ingin merusak demokrasi di Indonesia.

Presiden Indonesia Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Pandjaitan memeriksa operasi pemadam kebakaran di hutan lahan gambut di Kalimantan (24/9/2015). Foto: Romeo Gacad/AFP

"Prediksi saya ini akan terus muncul walaupun tidak makin masif. Isu tentang penundaan pemilu dan 3 periode akan terus digulirkan oleh aktor-aktor jahat yang ingin demokrasi hancur dan runtuh. Yang ingin negara kita setback lagi ke otoritarianisme," jelas Kunto.

Kunto menilai, wacana ini akan terus digulirkan untuk menekan partai-partai politik agar setuju penundaan pemilu.

"Aktor-aktor intelektual yang jahat ini akan terus berusaha untuk menekan terutama partai politik supaya menunda pemilu dan bisa jadi ini dibarengi dengan operasi-operasi lain yang sifatnya teknis. Seperti anggaran pemilu atau hal-hal teknis lain yang bisa menunda pemilu," jelas dia.

Untuk mengimbangi dorongan ini, Kunto mengingatkan masyarakat sipil agar tak kalah dalam bersuara lantang menentang wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Lebih lanjut, Kunto menyinggung soal dampak perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu bagi Luhut sehingga ia getol menyuarakan wacana ini.

"Kalau pun ditunda ya dia akan tetap menjadi Menko Marves, mengendalikan investasi dan termasuk dia bisa mendapatkan privilege yaitu informasi tentang daerah-daerah investasi atau wilayah-wilayah investasi baru yang akan digarap Indonesia," tutup dia.

-----

Reporter: Dhania Anindyaswari Puspitaningtyas