Demo PPKM 'Jokowi End Game', Politikus Golkar Imbau di Medsos Saja

Poster seruan aksi nasional di Jakarta menolak PPKM. Foto: Dok. Istimewa

Beredar seruan aksi demo di media sosial dengan tagline 'Jokowi End Game'. Aksi demo itu rencananya akan digelar pada Sabtu (24/7) di Istana Negara dengan tuntutan 'Menolak PPKM'. Tidak dicantumkan siapa penanggung jawab demo tersebut.

Rencana demo dalam poster itu mendapat penolakan dari salah satu partai politik pendukung Jokowi, yakni Golkar. Sebab demo akan memicu kerumunan sehingga berpotensi terjadi penularan COVID-19.

"Sebaiknya rencana demonstrasi dalam jumlah massa yang banyak itu kita hindari. Saat ini, kita semua pihak harus memiliki tanggung jawab untuk mencegah penularan COVID-19," kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadziliy saat dimintai tanggapan, Jumat (23/7).

Ace berpendapat, demo yang melibatkan jumlah massa banyak pasti akan menimbulkan kerumunan sehingga berpotensi ada penularan COVID-19.

"(Tapi) bukan berarti (demo) dilarang ya. Hak menyampaikan pendapat itu dijamin konstitusi dalam negara demokrasi seperti negara kita," ucap Ace.

Lebih lanjut, Ace mengatakan, ada opsi lain selain turun ke jalan jika ingin menyampaikan pendapat. Salah satunya, bisa melalui media sosial.

"Ada cara lain yang bisa kita lakukan dalam menyuarakan pendapat kita di era pandemi ini, yaitu melalui media sosial. Saat ini, the power of netizen sangat berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan publik," kata pimpinan Komisi VIII DPR ini.

"Atau mungkin ada cara-cara lain yang bisa kita lakukan yang dapat terhindar dari kegiatan yang berpotensi terjadinya kerumunan," tutup Ace.

Wasekjen Golkar, Ace Hasan Syadzily Foto: Fahrian Saleh/kumparan

Sebelumnya, Polda Metro Jaya sudah mengimbau agar demonstrasi ditiadakan, perwakilan bisa mendatangi Polda Metro untuk menyampaikan pendapat.

Sementara Mabes Polri mengimbau masyarakat tidak dengan ajakan aksi demo pada 24 Juli. Sebab, aksi demo berpotensi memicu kerumunan dan akan menambah penularan COVID-19.

Mabes Polri juga akan melakukan tindakan tegas apabila kegiatan demo itu mengganggu ketertiban umum.