Demo Tolak Tapera di Patung Kuda Selesai, Jalan Merdeka Barat Kembali Dibuka

Demo buruh menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Jakata Pusat, bubar, Kamis (6/6/2024). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Demo buruh menolak kebijakan Tapera membubarkan diri dari kawasan Patung Kuda, Kamis (6/6). Massa meninggalkan lokasi dengan tertib.

Berdasarkan pantauan di lokasi sekitar 13.54 WIB, lagu Padamu Negeri dari mobil komando mengiringi buruh yang meninggalkan lokasi. Mereka terlihat kembali menyalakan flare seraya meninggalkan lokasi.

Setelah satu per satu mobil komando meninggalkan lokasi, petugas PPSU pun mulai membersihkan sampah-sampah yang ditinggalkan massa aksi. Barikade beton yang tutup Jalan Merdeka Barat arah Mahkamah Konstitusi (MK) pun mulai dibuka agar jalan dapat dilalui pengendara.

Kondisi lalu lintas di kawasan Patung Kuda terpantau ramai lancar. Tak terlihat kemacetan yang terjadi di bundaran air mancur tersebut.

Demo buruh menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Jakata Pusat, bubar, Kamis (6/6/2024). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Demo buruh ini merupakan bentuk penolakan atas PP Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Tapera. Dipimpin langsung oleh Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, para buruh mengancam akan lakukan aksi lanjutan apabila Presiden Joko Widodo tidak mencabut aturan itu.

"Bilamana ini tidak dicabut [kebijakan Tapera], maka akan dilakukan aksi yang lebih meluas di seluruh Indonesia dan melibatkan komponen masyarakat yang lebih luas. Hari ini aksi dihadiri perwakilan buruh dari Jabodetabek dan juga ada dari Jawa Barat dan banten. Sekitar 1.000 orang aksi pada hari ini," sebut Said kepada wartawan di lokasi aksi.

Demo buruh menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Jakata Pusat, bubar, Kamis (6/6/2024). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Bersama Tapera, total ada 5 tuntutan yang disampaikan pada aksi massa kali ini. Berikut daftar tuntutan tersebut:

1. Tolak PP Tapera;

2. Tolak Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahal;

3. Tolak KRIS BPJS Kesehatan;

4. Tolak Omnibuslaw UU Cipta Kerja; dan

5. Hapus outsourcing tolak upah murah.