Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.103.0
Demokrat: Beredarnya Surat DKP Tak Ganggu Dukungan SBY untuk Prabowo
21 Desember 2018 14:23 WIB
Diperbarui 15 Maret 2019 3:52 WIB

ADVERTISEMENT
Partai Demokrat menegaskan bahwa beredarnya surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memecat Prabowo Subianto sebagai perwira TNI pada tahun 1998 tidak akan berpengaruh terhadap komitmen Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memenangkan capres-cawapres pasangan nomor urut 02 itu.
ADVERTISEMENT
Kepala Divisi Hukum dan Advokasi DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, surat DKP itu telah usang dan lapuk, sehingga tidak akan berpengaruh terhadap harmonisasi hubungan antara Prabowo dan SBY. Menurutnya, SBY tetap all out memenangkan Prabowo-Sandi sebagai tanggung jawab moral untuk mencapai perubahan.
“Surat pemberhentian itu sudah barang usang, barang lapuk yang tak berarti apa-apa sekarang. Itu pun tidak akan mengganggu hubungan antara SBY dan Prabowo, sedikit pun tidak,” kata Ferdinand, Jumat (21/12).




“SBY tentu paham betul apa yang dilakukannya, termasuk saat ini untuk all out memenangkan Prabowo karena alasan negara, menyelamatkan negara, menyelamatkan demokrasi dan menjaga Indonesia dari keterpurukan yang lebih jauh,” imbuhnya.
Menurut Ferdinand, ada pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja menyebarluaskan surat DKP itu dengan tujuan merusak hubungan sesama jenderal TNI itu. Namun, menurut Ferdinand, upaya itu akan sia-sia, sebab SBY bertanggungjawab sebagai negarawan untuk menghadirkan perubahan demi negara agar lebih baik ke depan.
ADVERTISEMENT
“Jadi upaya pihak mana pun yang ingin mengganggu hubungan SBY dan Prabowo, itu tidak akan berhasil dan akan sia-sia belaka. SBY memiliki tanggung jawab moral dan tanggung jawab seorang negarawan untuk memenangkan perubahan,” tutupnya.
Sebelumnya, beredar surat pemecatan Prabowo Subianto oleh Dewan Kehormatan Perwira. Dalam surat tersebut dijelaskan dasar pemecatan Prabowo karena telah melakukan penculikan terhadap aktivis pada tahun 1998 atas inisiatif sendiri. Dalam surat pemecatan itu salah satunya ditandatangani oleh SBY sebagai salah satu anggota DKP.
