Demokrat Harap Menteri Taat Jokowi Tak Lagi Wacanakan Penundaan Pemilu
ยทwaktu baca 2 menit
PerbesarDemokrat menyambut baik pernyataan Presiden Jokowi yang meminta wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tak lagi dibahas. Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, berharap permintaan Jokowi ini dipatuhi oleh seluruh jajarannya dan berhenti melakukan manuver politik.
"Kita berharap pernyataan ini sungguh-sungguh dan benar-benar dipatuhi para pembantunya untuk menghentikan wacana dan manuver-manuver politik, termasuk pengkondisian kelompok-kelompok tertentu untuk mendeklarasikan dan mengkampanyekan wacana presiden tiga periode," kata Kamhar, Kamis (7/4).
Kamhar mengatakan, publik akan memantau keseriusan pernyataan Jokowi itu. Sebab pernyataan serupa sempat disampaikan Jokowi, namun wacana tersebut tak kunjung surut.
"Publik tentunya akan memonitor dan mencermati dengan seksama keseriusan dari pernyataan Presiden Jokowi ini, mengingat pernyataan serupa pernah disampaikannya pada tahun 2021 yang lalu," tuturnya.
"Bukannya surut wacana ini, sebaliknya makin ke sini yang menyuarakan, malah semakin terang-terangan adalah pembantu-pembantu terdekatnya. Tiga ketum parpol koalisi dan Menteri Investasi yang terbaca publik di bawah orkestrasi Menko Marves LBP," imbuh Kamhar.
Lebih lanjut, ia berharap pernyataan Jokowi kali ini benar-benar menghentikan segala kegaduhan politik yang ada.
"Kita berharap pernyataan Pak Jokowi kali ini benar-benar serius sehingga menghentikan segala kegaduhan politik yang terjadi dan pemerintah benar-benar fokus bekerja menunaikan segala janji di waktu yang tersisa ini," kata dia.
"Semakin ke sini rakyat semakin susah akibat harga pangan dan berbagai kebutuhan lainnya yang melambung tinggi," tandas Kamhar.
Sebelumnya, Jokowi menegur jajaran kabinetnya agar tidak ada lagi yang bicara mengenai wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi mengingatkan situasi global saat ini sedang sulit, sehingga seluruh menteri fokus mengatasi masalah warga dan menerapkan sense of crisis.
"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi, mengenai urusan penundaan perpanjangan, ndak," kata Jokowi dalam sidang rapat kabinet paripurna yang digelar Selasa (5/4).
Menteri yang getol menyuarakan penundaan pemilu adalah Menko Marves Luhut Pandjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Investasi Bahlil.