Demokrat: Kami dan PDIP 10 Tahun Berkuasa-Oposisi, Pengalaman Bagus Kolaborasi

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Foto: kumparan

Partai Demokrat dan PDIP berpeluang berkoalisi di Pilpres 2024. Semua masih berproses setelah Demokrat mencabut dukungannya ke Anies Baswedan.

"Kalau punya kecocokan, alangkah bagusnya juga. Karena bagaimana pun Demokrat dan PDIP ini kan 2 partai dari sisi punya putra terbaik yang pernah memimpin negeri ini," kata Kepala Bakomstra Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat dihubungi, Minggu (10/9).

Ia menambahkan, PDIP dan Demokrat punya pengalaman serupa dua dekade belakangan. Bergantian jadi 'penguasa' dan oposisi atau di luar pemerintahan.

"Kita punya 10 tahun pemerintahan, dan saat ini mau 10 tahun jadi oposisi. PDIP 10 tahun oposisi dan 10 tahun di pemerintahan. Jadi pengalaman ini bagus untuk ke depannya bisa dikolaborasikan dan sinkronisasikan, gabungkan," ungkap dia.

Di 2004-2014 Susilo Bambang Yudhoyono yang saat ini menjadi Ketua Majelis Tinggi Demokrat menjadi Presiden. 10 tahun kemudian giliran kader PDIP Jokowi yang memimpin negeri ini.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya terus menjalin komunikasi dengan elite PDIP. Peluang keduanya berkoalisi masih terbuka.

SBY menyambangi Jokowi di Istana Merdeka Foto: Yudhistira Amran/kumparan

"Kita jalani prosesnya, komunikasi silaturahmi. Ada tahapan tentu yang akan kami jalani. Selanjutnya biarlah Majelis Tinggi partai kami akan memutuskan berdasarkan penerima kedua belah pihak ke mana kami akan melangkah," jelas koordinator jubir Partai Demokrat itu.

Menurutnya, Partai Demokrat masih berusaha memahami PDIP dan mitra koalisinya yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. Termasuk berusaha mengerti cara berpikir partai besutan Megawati Soekarnoputri itu.

Herzaky juga menegaskan, bila pun berkoalisi dengan PDIP, tentu tak ada paksaan untuk mendorong Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi cawapres.

"Di koalisi sebelumnya, kami enggak punya syarat. Yang meminta kan justru sebelumnya mantan bacapres kami. Bukan kami yang paksa paksa dan minta minta. Ada suratnya, ada saksinya, disebutkan berulang kali," ungkap dia.

"Jadi sama, enggak ada kami mematok harus cawapres baru kami gabung. Enggak ada ceritanya itu. Ini demi kepentingan rakyat," tutup Herzaky.