Demokrat Klaim Pernah Diajak Jokowi Gabung Koalisi Pascapilpres

23 Oktober 2019 18:12 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sekjen Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan. Foto: Efira Tamara /kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Sekjen Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan. Foto: Efira Tamara /kumparan
ADVERTISEMENT
Partai Demokrat turut memberikan ucapan selamat atas pelantikan Kabinet Indonesia Maju. Meski, di dalam struktur kabinet tersebut, tak ada satu pun kader Partai Demokrat.
ADVERTISEMENT
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan mengatakan partainya menghormati keputusan Jokowi yang tak menyertakan kader Demokrat di dalam jajaran kabinetnya. Namun, Hinca menyebut partainya sempat diajak Jokowi untuk gabung ke koalisinya pascapilpres.
"Terlepas dari komunikasi dan ajakan Presiden kepada Partai Demokrat setelah Pemilu 2019, Partai Demokrat yakin keputusan Presiden Jokowi tak menyertakan Partai Demokrat, memiliki niat baik," kata Hinca dalam keterangan pers, Rabu (23/10).
Terkait dengan posisi Partai Demokrat ke depan, Hinca mengatakan akan menunggu keputusan SBY. SBY akan segera mengumumkan sikap resmi partai pascapengumuman kabinet.
Hinca menyebut, sebetulnya Partai Demokrat ingin berperan dan berkontribusi di dalam pemerintahan Jokowi.
"Tentu saja, Partai Demokrat akan sangat serius memperjuangkan aspirasi rakyat, agar rakyat memiliki masa depan yang lebih baik serta mendapatkan kesejahteraan, keadilan, kedamaian dan kebebasan hakiki yang dijamin konstitusi," jelas Hinca.
ADVERTISEMENT
Hinca juga berterima kasih kepada seluruh kader Partai Demokrat yang sudah menahan sikap dan komentar terkait penyusunan Kabinet Indonesia Maju, Jokowi-Ma'ruf. Sebab, penentuan sikap Partai Demokrat terhadap pemerintahan akan diumumkan oleh SBY.
"Sambil menunggu pidato politik Ketua Umum berkaitan posisi serta peran Partai Demokrat lima tahun ke depan, diinstruksikan kepada kader partai agar tidak mengeluarkan, sikap dan pernyataan sendiri-sendiri," ujar Hinca.
Selain sikap dan posisi Partai Demokrat di pemerintahan, Hinca juga mengatakan, saat ini Partai Demokrat juga menunggu arahan dari SBY terkait isu-isu politik yang sedang berkembang saat ini seperti amandemen UUD 1945 dan menghidupkan kembali GBHN.
"Berkaitan dengan isu politik fundamental saat ini seperti amandemen UUD 1945 dan penghidupan GBHN, pada saatnya Ketua Umum Partai Demokrat akan menyampaikan sikap pandangan secara resmi," jelas Hinca.
ADVERTISEMENT