Demokrat Kritik Bahlil: Jangan Jerumuskan Jokowi, Sudah Tolak Jabatan 3 Periode
·waktu baca 3 menit
PerbesarKepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengkritik pernyataan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, yang menginginkan Pemilu 2024 diundur. Konsekuensinya, masa pemerintahan Presiden Jokowi akan bertambah.
Menurut Herzaky, pernyataan tersebut mempermalukan Presiden, karena Jokowi sudah menekankan bahwa dirinya tidak menyetujui usulan perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode.
“Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan sudah menyampaikan penolakannya atas usulan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Bagi Presiden Joko Widodo, usulan itu sama saja mempermalukan dirinya dan menampar mukanya,” ucap dia dalam keterangan resmi, Senin (10/1).
“Karena itu, kalau masih ada pembantu Presiden yang menggaungkan kembali usulan tiga periode, padahal Presiden sudah menolak, sama saja melawan arahan Presiden. Bisa hilang ini kewibawaan Presiden kalau pembantunya sudah mulai berani menentangnya,” lanjutnya.
Ia pun membandingkan peristiwa ini dengan masa Orde Baru. Saat itu, Presiden Soeharto diminta untuk terus menjadi Presiden oleh para menterinya. Karena itu, Herzaky mendorong agar Presiden Jokowi tidak terpengaruh atas usulan masa jabatan tiga periode yang disebutkan menterinya.
“Apalagi, kalau masih ingat sejarah jatuhnya Presiden Soeharto di penghujung Orde Baru. Para pembantu dekatnya selalu meminta Soeharto bersedia memperpanjang kekuasaannya, dengan mengatasnamakan rakyat. Atas alasan “rakyat yang meminta”, “rakyat yang menghendaki”, padahal kenyataannya bertolak belakang,” ungkap Herzaky.
“Apakah kini ada upaya menjerumuskan Bapak Joko Widodo agar bernasib serupa dengan Presiden Soeharto, dengan terus menggaungkan usulan tiga periode? Presiden Joko Widodo harus mulai mencermati motivasi orang sekitarnya yang terus menggaungkan usulan perpanjangan masa jabatan atau tiga periode,” lanjutnya.
Lebih lanjut, politikus Demokrat itu juga meminta Presiden mengambil langkah tegas kepada Menteri Investasi dengan menegurnya, terlebih apa yang disuarakan Bahlil tidak sesuai dengan cita-cita reformasi.
“Mungkin ada baiknya pula Presiden Joko Widodo mulai tegas dan berani menegur para pembantunya yang mendorongnya mengkhianati amanah dan cita-cita perjuangan reformasi 1998. Munculnya perjuangan reformasi 1998, salah satunya karena kita ingin melakukan koreksi total atas penyelenggaraan negara yang sarat korupsi, kolusi, dan nepotisme, dengan berupaya membatasi masa jabatan presiden maksimal dua periode,” ujarnya.
Demokrat yakin bahwa Presiden Jokowi tetap menjaga nilai-nilai demokrasi, sehingga patuh pada konstitusi soal pengaturan masa jabatan presiden ini.
“Tentunya Presiden Joko Widodo ingin dikenang sebagai presiden yang memberikan kontribusi positif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, seperti halnya Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono yang telah berhasil membangun demokrasi Indonesia secara progresif,” harap Herzaky.
Bagi para menteri lainnya, Herzaky mengingatkan agar tidak membuat gaduh dengan pernyataan-pernyataan kontroversial. Menurutnya, menteri-menteri harus fokus membantu Presiden dalam penanganan COVID-19.
“Demokrat tentunya berharap kita semua, termasuk para pejabat publik, bisa fokus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing agar Presiden Joko Widodo terbantu dalam mengatasi pandemi dan kesulitan ekonomi yang melanda negeri ini,” bebernya.
“Jangan membuat gaduh dengan memberikan statement-statement yang tidak perlu. Rakyat sedang susah, ayo kita fokus bantu rakyat,” tutup dia.