Demokrat Kritik PPKM Level 3 Batal: Kebijakan Plin-plan, COVID-19 Bisa Melonjak!
·waktu baca 2 menit
PerbesarAnggota DPR Fraksi Demokrat, Irwan, mengkritik kebijakan penanganan COVID-19 yang berubah-ubah. Terakhir, PPKM Level 3 se-Indonesia dibatalkan dan diganti pembatasan khusus pada masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Irwan meminta pemerintah tetap waspada dan jangan lengah terkait ancaman gelombang COVID-19. Dia tak ingin kebijakan pemerintah yang berubah-ubah berdampak terhadap kenaikan kasus.
“Saya harap pemerintah tetap waspada. Jangan seperti dulu-dulu, kebijakan yang plin-plan akhirnya terjadi lonjakan masyarakat yang terpapar COVID-19,” kata Irwan, Selasa (7/12).
Ia mengimbau masyarakat tetap mematuhi imbauan pemerintah dalam mencegah penularan COVID-19. Apalagi, saat ini tengah merebak varian corona baru, Omicron, dari Afrika Selatan.
Wasekjen Demokrat ini juga meminta agar pembatasan mobilitas masyarakat selama Nataru ini tidak memberatkan keuangan masyarakat, seperti komersilasiasi tes corona.
“Saya harap jangan ada lagi komersialisasi tes tracing COVID-19 seperti antigen dan PCR,” tegas Irwan.
Selain itu, Irwan juga meminta pemerintah menghapus syarat tes PCR bagi anak-anak yang belum divaksin untuk penerbangan, dan cukup diganti dengan antigen.
“Tak kalah penting revisi instruksi Mendagri ini disosialisasikan masif agar tidak terjadi kebingungan masyarakat dan berdampak sesuai tujuan dan harapan,” tandas anggota Komisi V DPR ini.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan pemerintah membatalkan penerapan PPKM Level 3 se-Indonesia, dan menggantinya dengan pembatasan khusus masyarakat di masa libur Nataru.
PPKM Level 3 dibatalkan karena situasi pandemi COVID-19 di Indonesia masih begitu dinamis.
"Dari hasil rapat kemarin di Istana maka tidak menggunakan istilah level 3, tapi pembatasan khusus Nataru dan diaturnya spesifik," tutup Tito.