Demul Usul Vasektomi Syarat Bansos, Mensos Bilang Tidak Bisa Dipaksakan

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional dan Rapat Pimpinan Nasional Jamaah Al Jam’iyatul Washliyah di Sentul, Bogor, Sabtu (26/4/2025). Foto: Dok. Kemensos

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan penerima bansos diberi syarat untuk vasektomi. Hal ini demi mendukung program Keluarga Berencana (KB). Usul ini menuai pro kontra.

"Udah jalan. Setiap orang yang ketemu saya minta bantuan, kemarin di Bandung sudah," kata Dedi Mulyadi kepada wartawan, Rabu (30/4).

Ia menjelaskan, program itu dijadwalkan setiap hari Rabu.

"Dan nanti setiap hari Rabu, itu dicatatkan nanti ada kegiatan vasektomi, dan vasektominya dikasih insentif Rp 500 ribu oleh gubernur," imbuhnya.

Terkait ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, memandang ide tersebut sebagai langkah dalam program KB. Namun tidak bisa dipaksakan.

“Jadi semua ketentuannya sedang kita pelajari. Itu sih ide baik gitu ya untuk KB ya, keluarga berencana itu baik juga. Tapi kami masih memerlukan waktu untuk bisa mempelajari karena penyaluran itu ada proses yang harus kita lalui. Tidak bisa terus dipaksa tiba-tiba,” kata Gus Ipul kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/4).

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025). Foto: Haya Syahira/kumparan

Gus Ipul menekankan, pihaknya masih akan mengkaji usulan tersebut. Sebab, penyaluran bansos, menurut dia, memerlukan tahapan yang cukup panjang dan harus tepat sasaran.

“Idenya Kang Dedi misalnya setiap menerima bantuan sosial bisa ikut terlibat dalam pengelolaan sampah, ikut bersih-bersih itu satu ide yang sangat bagus. Tapi kalau bersyarat dengan itu (vasektomi), kita terus terang masih harus mempelajari lebih jauh,” ungkapnya.

Meski begitu, Gus Ipul juga menekankan bahwa untuk menyejahterakan masyarakat itu punya banyak cara. Oleh karena itu, setiap gagasan akan dilakukan pengkajian terlebih dahulu.

“Saya terus terang masih perlu mempelajari. Salah satunya juga BPJS Kesehatan itu juga bisa. Jadi banyak sih pintu ya untuk mensejahterakan masyarakat, mendorong hadirnya keadilan itu banyak pintu. Jadi saya masih perlu mempelajari,” pungkasnya.