Denny Indrayana Sambangi Bawaslu RI, Adukan Politik Uang Merajalela Jelang PSU
PerbesarCalon Gubernur Kalimantan Selatan, Denny Indrayana, menyambangi kantor Bawaslu RI pada Senin (12/4). Denny melaporkan terkait dugaan adanya kecurangan jelang pemungutan suara ulang (PSU).
Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya telah memutus gugatan yang diajukan Denny terhadap Sahbirin. MK memutus mengabulkan sebagian pokok permohonan Denny dan memerintahkan KPU Kalsel melakukan PSU di seluruh TPS di enam kecamatan dan di 24 TPS di satu kecamatan Binuang, Tapin. Sedangkan waktu pelaksanaan PSU digelar 9 Juni 2021 mendatang.
Setelah audiensi, Denny mengatakan jelang PSU situasi di Kalsel semakin tidak kondusif dan jauh dari asas Pemilu jujur dan adil dan terbuka.
"Berbagai modus politik uang terjadi," kata Denny.
Denny mengaku menemukan pembagian sembako yang dikemas ke dalam bakul dan diberikan ke pemilih di wilayah yang akan melakukan PSU. Ironisnya, hal tersebut dilakukan setiap hari.
Kemudian Denny mengatakan adanya pemborongan barang dagangan di sejumlah pasar sehingga masyarakat bisa tinggal ambil. Menurut Denny, hal itu juga termasuk modus politik uang.
Selain itu Denny menyebut ada kepala desa digaji Rp 5 juta per bulan, Ketua RT digaji Rp 2,5 juta per bulan selama rentang periode jelang PSU 9 Juli.
"Saya sudah ketemu dengan beberapa RT di beberapa wilayah mengkonfirmasi itu. Tujuannya nanti mereka merekrut suara-suara pemilih," papar Eks Wamenkumham di era SBY itu.
Lebih lanjut Denny menyebut dirinya menemukan adanya stiker ditempel di beberapa rumah yang teridentifikasi.
"Jadi tiap rumah didata, dibayar Rp 100 ribu untuk ditempeli striker, kemudian nanti akan ada lagi pembagian berikutnya yang besarnya sekitar Rp500 ribu saat menjelang pemilihan,” tegasnya.
"Tulisannya bagus, Ayo ke TPS 'jangan Golput' stikernya. Lalu ada tulisan angka dua, artinya di rumah itu ada dua orang pemilih. (Kalau) angka tiga berarti ada tiga orang pemilih," papar Denny.
Denny mempertanyakan cara-cara yang dilakukan seperti itu. Menurut Denny hal itu sebenarnya modus lama.
"Maksudnya apa? ini pendataan untuk kiranya nanti ada tim lain yang turun pada gilirannya untuk memberikan pembelian suara kepada rumah-rumah yang sudah ditempelin stiker itu. ini sebenarnya modus lama," tutur Denny.
Denny Indrayana Sayangkan Bawaslu Kalsel Bersikap Pasif
Denny Indrayana menyayangkan sikap Bawaslu Kalsel yang dinilai abai terhadap fakta-fakta yang sudah menjadi rahasia umum di masyarakat ini. Selain itu Bawaslu Kalsel tidak melakukan tindakan pencegahan maupun penindakan.
“Bawaslu selayaknya tidak pasif menunggu laporan, tetapi harus pro aktif melakukan temuan, misalnya dengan turun ke lapangan," kata Denny.
Oleh sebab itu, Pria kelahiran Kotabaru Kalsel ini meminta Bawaslu Kalsel bersikap tegas. Sebab praktik itu akan merugikan demokrasi ke depannya.
"Kami juga mengingatkan, sanksi politik uang ini selain pidana juga ada sanksi diskualifikasi sehingga praktik-praktik haram ini harus segera dihentikan” tutup mantan Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM.