Deretan Alasan Lucky Hakim Mundur dari Wakil Bupati Indramayu
·waktu baca 2 menit
PerbesarLucky Hakim telah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil Bupati Indramayu melalui surat yang ia teken pada 8 Februari 2023 lalu. Salah satu isu yang beredar, ia mundur karena tak harmonis dengan Bupati Nina Agustina.
"Nah, terkait dengan harmonis tidak harmonis, itu sudah ada tahapannya waktu itu, sudah ada interpelasi di DPRD Indramayu waktu itu menanyakan salah satunya ketidakharmonisan," kata Lucky dalam jumpa pers di kediamannya di Depok, Jabar, Rabu (15/2).
Lucky bercerita, ia pernah dipanggil DPRD untuk membahas hal ini. Saat itu ia ditanya macam-macam, dan berujung dengan niatnya mengundurkan diri.
"Sampai akhirnya saya bilang, kalau memang saya salah enggak usah dipecat, enggak usah didorong untuk mundur, saya akan mundur kalau saya salah. Tapi alhamdulillah sejauh administrasi yang saya lihat, tidak ada kesalahan yang saya buat, kalau ada tolong dikasih tahu," tutur pemain sinetron Jodoh Wasiat Bapak ini.
Namun, Lucky mengungkapkan, alasannya mundur adalah karena ia merasa tak bisa memenuhi janji kampanyenya dulu. Saat kampanye, ia dan Nina punya 99 program yang dijanjikan kepada masyarakat Indramayu.
Janji-janji tersebut di antaranya adalah soal honor Rp 1 juta untuk guru ngaji dan imam masjid, kenaikan gaji guru honorer dari Rp 300 ribu menjadi Rp 1,5 juta, 100 ribu beasiswa kampus, ambulans gratis per desa, membangun jalan beton sepanjang 1500 km, membangun lapangan bola di setiap kecamatan, hingga bedah 5000 rumah.
“Lalu ketika terpilih, saya merasa gagal mengemban amanah itu karena tidak tercapai, paling tidak sampai saat ini tidak tercapai apa yang menjadi janji-janji kampanye yang keluar dari mulut saya ketika meminta masyarakat mencoba mendukung, memilih. Ketika tidak tercapai, betapa malunya dan tidak tahu dirinya saya kalau tetap sebagai Wakil Bupati,” ujar Lucky.
Selain itu, ia juga merasa tak enak karena mendapatkan fasilitas "wah" selama menjadi wakil bupati. Mulai dari tunjangan untuk makan-minum senilai lebih dari Rp 100 juta per bulan, rumah dinas, sampai mobil dinas mewah.
"Padahal sudah dapat tunjangan, kendaraan, listrik saja gratis. Take home pay (THP) bisa Rp 200 juta sebulan. Yang bayar siapa? Masyarakat yang tangannya kerja," ucapnya.
Fasilitas mewah inilah yang membuatnya yakin untuk mundur. Sebab ia merasa durhaka jika terus menikmati fasilitas namun janjinya tak tercapai.
"Ketika (harapan masyarakat) tidak tercapai, betapa malunya dan tidak tahu dirinya saya kalau tetap sebagai wabup," tutup Lucky.