Dewan HAM PBB Punya Laporan Kredibel soal Kekerasan Taliban di Afghanistan
·waktu baca 3 menit
PerbesarKomisioner Tinggi Dewan HAM PBB, Michelle Bachelet, mengatakan ia telah menerima laporan yang kredibel soal kekerasan yang dilakukan oleh Taliban di Afghanistan.
Hal tersebut disampaikan oleh Bachelet pada rapat darurat dewan yang diselenggarakan atas permintaan dari Pakistan dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Selasa (24/8).
Dikutip dari Reuters, meskipun Bachelet tidak memberikan rincian soal kasus-kasus pembunuhan yang dilakukan Taliban, ia mengatakan laporan tersebut meliputi “summary execution” atas warga sipil dan pasukan keamanan Afghanistan yang sudah menyerah.
Summary execution adalah eksekusi mati yang dituduh melakukan tindakan kriminal dan dibunuh seketika, tanpa melewati proses persidangan yang adil dan menyeluruh.
Pada forum dewan tersebut, Bachelet turut meminta dibentuknya sebuah mekanisme untuk mengawasi tindak-tanduk Taliban secara mendetail.
Menurut Bachelet, dengan berkuasanya Taliban di Afghanistan, nasib dan perlakuan terhadap perempuan di Afghanistan harus diawasi dengan ketat.
“Etnis Afghanistan yang beragam serta pemeluk agama minoritas juga rentan terhadap tindak kekerasan dan penekanan,” ujar eks Presiden Chile ini, mengutip sejumlah laporan pembunuhan dan serangan bertarget dalam beberapa bulan terakhir.
Situasi di Afghanistan “Tak Menentu dan Mengerikan”
Seorang diplomat Afghanistan dari pemerintahan Ashraf Ghani, Nasir Ahmad Andisha, mendeskripsikan situasi di negaranya sebagai “tak menentu dan mengerikan”.
Menurutnya, jutaan warga Afghanistan merasa takut akan kepemimpinan Taliban. Taliban memang memiliki sejarah kelam ketika memerintah pada tahun 1996-2001. Kekuasaan mereka pada periode itu dicap brutal.
Sementara ahli-ahli HAM PBB independen, dalam keterangan gabungan, mengatakan banyak warga Afghanistan yang bersembunyi karena Taliban terus melakukan penggeledahan door-to-door atau dari rumah ke rumah.
Mereka juga menerima laporan adanya penyitaan properti dan pembalasan dendam oleh Taliban.
Tetapi, delegasi China untuk PBB, Chen Xu, mengatakan militer AS dan sekutunya, termasuk Inggris dan Australia, juga harus diadili atas dugaan kekerasan yang dilakukan oleh pasukannya di Afghanistan.
Amerika Serikat mengecam seluruh serangan yang dilakukan terhadap warga sipil, jurnalis, aktivis, dan kelompok minoritas, tetapi AS tidak secara spesifik menyebut nama Taliban sebagai pelakunya.
Kekecewaan atas Draf Resolusi Krisis Afghanistan
Dalam forum ini, Dewan HAM PBB akan mempertimbangkan draf resolusi yang dicanangkan oleh Pakistan. Draf resolusi ini menyatakan kecaman dan kekhawatiran soal laporan kekerasan yang terjadi di Afghanistan.
Namun, draf tersebut tidak sekali pun menyebut nama Taliban, dan juga tidak menyampaikan keputusan untuk melakukan misi pencarian fakta untuk menyelidiki dugaan tindak kekerasan.
Alih-alih, draf resolusi itu meminta Michelle Bachelet untuk melaporkan kembali soal krisis ini pada forum selanjutnya yang akan dilaksanakan pada Maret 2022 mendatang.
Selain itu, dalam draf, seluruh pihak di Afghanistan diminta untuk menghormati hak asasi manusia, meliputi “partisipasi penuh dan berarti oleh wanita dan kaum minoritas.”
“Kami mengharapkan penyampaian yang lebih kuat. Laporan ini terlalu minimalis dan kami sangat kecewa,” ungkap seorang diplomat negara Barat yang tak disebutkan namanya.
Kepala Komisi HAM Independen Afghanistan, Shaharzad Akbar, bahkan menyebut draf resolusi itu sebagai sebuah parodi.