Dikabarkan Bakal Mundur: Ini Rentetan 'Dosa' PM Inggris Boris Johnson

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Foto: Finnbarr Webster/Pool via REUTERS

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dikabarkan akan mengumumkan pengunduran dirinya pada Kamis (7/7/2022).

Kabar ini muncul setelah puluhan politikus Inggris mendesak Johnson untuk melepaskan jabatannya sebagai pemimpin pemerintahan dan pemimpin Partai Konservatif. Johnson pada Rabu (6/7/2022) sempat bersikeras untuk tetap akan melanjutkan kepemimpinannya.

“Tugas seorang perdana menteri dalam situasi sulit ketika Anda diberi mandat besar adalah untuk terus berjalan. Dan itulah yang akan saya lakukan," tegas Johnson pada sesi mingguan Pertanyaan Perdana Menteri di parlemen.

Keteguhan Johnson pun disusul oleh keputusan puluhan menteri untuk mundur dari jabatan mereka. Mereka merasa tidak dapat untuk melanjutkan pekerjaannya dalam kabinet yang dipimpin Johnson.

Serangkaian pengunduran ini diawali oleh Menteri Kesehatan Sajid Javid dan Menteri Keuangan Rishi Sunak pada Selasa (5/7/2022).

Dalam surat pengunduran diri mereka, baik Sunak maupun Javid mengkritik kemampuan Johnson untuk menjalankan pemerintahan yang mematuhi standar.

Sunak merasa pemerintahan Inggris tidak dapat berlanjut dengan keadaan seperti ini.

“Masyarakat sudah sepatutnya mengharapkan pemerintahan berjalan dengan baik, kompeten dan serius. Saya menyadari ini mungkin pekerjaan menteri terakhir saya, tetapi saya percaya standar ini layak diperjuangkan dan itulah sebabnya saya mengundurkan diri, ”tulis Sunak di akun Twitter.

Sementara itu, Javid mengatakan ia tak bisa melanjutkan posisi ini menurut kata hatinya.

"Saya menyesal untuk mengatakan, bagaimanapun, bahwa jelas bagi saya bahwa situasi ini tidak akan berubah di bawah kepemimpinan Anda - dan karena itu Anda juga kehilangan kepercayaan diri saya," ungkap Javid dalam sebuah surat kepada Johnson.

Javid mengaku, ia telah kehilangan kepercayaan pada kemampuan Johnson untuk memerintah demi kepentingan nasional setelah serangkaian skandal.

Berikut adalah serangkaian 'dosa' yang dihadapi Johnson yang menjadi alasan utama mengapa ia didesak untuk mundur sebagai perdana menteri Inggris:

Skandal Pelecehan Seksual

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson usai menerima vaksinasi penguat virus corona di Rumah Sakit St Thomas di London, Inggris, Kamis (2/12). Foto: Paul Edwards/Pool via REUTERS

Pengunduran diri Javid dan Sunak diumumkan ketika PM Johnson menyampaikan permintaan maafnya setelah menunjuk anggota parlemen Chris Pincher ke sebagai Deputy Chief Whip.

Pada awal Juli ini, Pincher tengah diselidiki karena menghadapi dugaan pelecehan seksual terhadap dua pria. Ia telah diskors dari jabatannya sebagai anggota parlemen pekan lalu.

Downing Street pada awalnya membantah Johnson mengetahui tuduhan terhadap Pincher.

Namun, pada Selasa, PM mengakui bahwa dia telah diberitahu tentang keluhan yang ditujukan kepada Pincher pada 2019, tetapi memutuskan untuk tidak menindaklanjutinya.

Dalam permintaan maafnya, Johnson mengatakan, menunjuk Pincher untuk Deputy Chief Whip pada Februari tahun ini adalah hal yang salah untuk dilakukan.

Penanganan perdana menteri atas skandal penunjukan Pincher dan apa yang dia ketahui tentang tuduhan terhadapnya, telah dikritik oleh partai-partai oposisi dan anggota parlemen Konservatif.

Setelah kepergian Javid dan Sunak, menteri-menteri lain pun angkat bicara tentang kelalaian Johnson dalam menangani kasus Pincher dan mendesaknya untuk mundur. Di antara mereka adalah Menteri Anak dan Keluarga Will Quince, Menteri Transportasi Muda Laura Trott, dan Menteri Sekolah Robin Walker. Ketiganya pun mengundurkan diri dari jabatan pada Rabu.

Partygate

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson saat kunjungannya ke Uni Emirat Arab (UEA) pada Rabu (16/3/2022). Foto: Stefan Rousseau/POOL/AFP

Skandal Partygate terdiri dari serangkaian tuduhan bahwa sejumlah pesta terjadi di 10 Downing Street dan gedung-gedung pemerintah lainnya selama pandemi COVID-19. Rangkaian pesta ini kini tengah diselidiki oleh pegawai negeri senior Sue Gray.

Laporan Sue Gray mencatat sebanyak 83 orang melanggar aturan dalam pesta-pesta ini. Banyak dari mereka dilaporkan dalam kondisi mabuk berat, berkelahi satu sama lain, dan merusak properti.

Laporan tersebut mengatakan, hal ini menggambarkan kegagalan serius untuk memenuhi tidak hanya standar tinggi yang diharapkan dari mereka yang bekerja di jantung pemerintahan, tetapi juga standar yang diharapkan dari seluruh penduduk Inggris pada saat itu.

Di tengah gemuruh skandal Partygate, popularitas Johnson pun anjlok di kalangan masyarakat. Bahkan, ia sempat terancam digulingkan sebagai pemimpin pemerintahan lewat mosi tidak percaya pada Juni lalu.

Johnson pada akhirnya memenangkan mosi ini tetapi kepercayaan publik dan legislator terhadapnya sudah mulai ternodai.

Krisis Biaya Hidup Inggris

Warga mengenakan masker berjalan di Jembatan London, London, Inggris, Selasa (5/1). Foto: Henry Nicholls/REUTERS

Johnson juga mendapat kecaman karena tidak berbuat cukup untuk mengatasi krisis biaya hidup, dengan banyak warga Inggris berjuang untuk mengatasi kenaikan harga bahan bakar dan pangan.

Johnson telah berulang kali berjanji akan mengatasi masalah ini. Namun, ia belum menunjukkan hasil konkret dalam upayanya untuk menurunkan biaya hidup di Inggris selama ia menjabat.

Pada Mei lalu, Johnson telah mengakui bahwa pemerintah belum berbuat cukup untuk meringankan rasa sakit akibat krisis biaya hidup yang dialami penduduk Inggris.

Penulis: Airin Sukono.