Din Syamsuddin-JK Serukan Pemilu Jujur-Adil, Kecam Ketidaknetralan Jokowi

Konpers Para Tokoh Bangsa menyerukan ketidaknetralan Presiden Jokowi di pilpres dan seruan mendukung Paslon 01 Anies-Muhaimin, dihadiri Din Syamsuddin hingga Jusuf Kalla di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis (1/2). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

Tokoh muslim Din Syamsuddin mengecam ketidaknetralan yang dinilai ditunjukkan terang-terangan oleh Presiden Jokowi dan sejumlah menteri jelang pilpres. Berkaitan hal ini, Din menyuarakan gerakan pemilu jujur dan adil bersama sejumlah tokoh lintas agama, aktivis, dan purnawirawan TNI, Kamis (1/2).

Din dan para tokoh juga mengkritik ketidaknetralan aparat TNI, Polri, hingga ASN yang kerap muncul jelang pilpres 2024. Seruan pemilu jujur dan adil itu turut dihadiri Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) hingga Eks Menteri Agama Jenderal (Purn) TNI Fachrul Razi.

"Keprihatinan mendalam akan proses Pemilu/Pilpres 2024 yang paling buruk dalam sejarah Indonesia, dengan hilangnya etika politik berdasarkan Pancasila dan kepemimpinan nasional terjerembab ke titik nadir kenegarawanan," kata Dra. Mufidah Said dari PP Wanita Al-Irsyad mewakili pernyataan 'Para Tokoh Bangsa' tersebut di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan.

"Hal ini ditandai oleh keterlibatan dan keberpihakan Presiden dan jajaran Pemerintah yang terlalu dalam dan demonstratif demi memenangkan partai dan/atau pasangan capres dan cawapres tertentu," imbuh dia.

Konpers Para Tokoh Bangsa menyerukan ketidaknetralan Presiden Jokowi di pilpres dan seruan mendukung Paslon 01 Anies-Muhaimin, dihadiri Din Syamsuddin hingga Jusuf Kalla di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis (1/2). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

Tokoh-tokoh tersebut juga menyorot politisasi bansos selama masa kampanye yang dinilai dilakukan Jokowi dan sejumlah pejabat aktif.

"Sejatinya pemilu/pilpres adalah jalan damai untuk pergantian rezim yang sudah berkuasa selama maksimal masa jabatannya, maka harus berlangsung sesuai prinsip dalam undang-undang yaitu jujur dan adil," ujar Mufidah.

"Namun, gejala dan gelagat kecurangan menjelma di depan mata seperti pengerahan aparat negara dan kepala desa, pembagian BLT, bansos, selama masa kampanye, dan lain sebagainya. Jika hal ini tidak dihentikan maka pemilu/pilpres akan gagal dan potensial membawa pertentangan serta perpecahan di tubuh bangsa," lanjutnya.

Sebab itu, tokoh-tokoh ini pun menyerukan kepada publik agar tak memilih capres-cawapres yang didukung rezim berkuasa.

Para tokoh tersebut tak menyebut paslon tertentu. Namun Paslon 02 Prabowo-Gibran saat ini dinilai menjadi capres-cawapres yang paling memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi.

"Kami menyerukan kepada seluruh keluarga bangsa untuk mencegah terjadinya hal demikian, untuk itu harus menghalangi segala bentuk kecurangan, dan tidak memilih partai dan/atau pasangan capres-cawapres yang didukung oleh rezim yang berkuasa," tandas para tokoh.

Seruan ini turut didukung Prof. Dr. Ryaas Rasyid, Prof. Dr. Rochmat Wahab, KH. Abdussalam Shohib, Dr. Zaitun Rasmis, Irjen Pol (Purn) Anas Yusuf, KH Muhyiddin Junaidi, KH Cholil Nafis, Ari Chandra, Prof Didin S Damanhuri, hingga Pdt. Sherpard Supit.

Serta Dr. Sabriati Aziz, Dr. KH. Ahmad Munif, Dr. Yusnar Yusuf, Dr. Ahmad Sukatmajaya, Letjen TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Marsdya (Purn) Tamsil, Immanuel Bigo, Dra. Marfuah Mustofa, MPd, Dr. Syifa Fauzia, Dwiki Darmawan, Pdt. Ben Siburian, Pdt. Frangky Kombaitan, Benny Parapat, dan Virda Deviyanti.