Dipanggil Ulang 20 Februari 2025, Hasto Minta KPK Tetap Tunda Pemeriksaan

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan keterangan pers jelang HUT ke-52 PDIP di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (9/1/2025). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

KPK menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap Hasto Kristiyanto pada Kamis, 20 Februari 2025. Namun, Sekjen PDIP itu tetap meminta penundaan pemeriksaan.

Ini merupakan panggilan ulang kepada Hasto setelah dia tak memenuhi panggilan KPK pada Senin kemarin. Alasannya, dia sedang mengajukan lagi praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menanggapi pemanggilan ulang itu, kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy menekankan bahwa pihaknya tetap mengajukan penundaan pemeriksaan.

"Selama ini semua panggilan selalu kami patuhi. Kami minta penundaan karena ada tahapan pengajuan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," ucap Ronny kepada wartawan, Selasa (18/2).

"Pengajuan praperadilan ini adalah hak hukum kami yang diperbolehkan oleh Undang-Undang," sambungnya.

Menurutnya, gugatan praperadilan yang sempat diajukan sebelumnya dan diputuskan tidak diterima oleh hakim belum menyentuh substansi penetapan tersangka kliennya itu. Sehingga praperadilan kembali diajukan.

Untuk itu, Ronny meminta lembaga antirasuah agar menghormati upaya hukum yang ditempuh Hasto saat ini dengan menunda panggilan pemeriksaan.

"Jadi, biarlah proses dan tahapan ini berjalan dan KPK harusnya menghormati jadwal yang telah dikeluarkan Pengadilan Negeri Jaksel," tuturnya.

"Kita juga hanya minta penundaan karena sedang mengikuti proses praperadilan yang sebelumnya belum memutuskan sah tidaknya status tersangka Mas Hasto," imbuh dia.

Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, menyebut bahwa surat panggilan kedua itu dilayangkan lantaran penyidik menilai tidak ada alasan yang patut dan wajar bagi Hasto untuk tidak menghadiri pemeriksaan pada Senin (17/2) kemarin.

"Jadi, penyidik menilai tidak ada alasan yang patut dan wajar untuk [Hasto] tidak menghadiri panggilan sebagai tersangka hari ini," ucap Tessa.

"Oleh sebab itu, akan dilayangkan kembali surat panggilan kedua, info yang saya dapatkan dari penyidik," sambungnya.

Hasto Ajukan Praperadilan Lagi

Adapun Hasto mengajukan penundaan pemeriksaannya lantaran kembali mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pada Kamis (13/2) kemarin, gugatan praperadilan yang sebelumnya dilayangkan Hasto diputuskan tidak dapat diterima oleh hakim tunggal PN Jakarta Selatan Djuyamto.

Hakim Djuyamto menilai, permohonan praperadilan Hasto gugur karena tidak memenuhi syarat formil. Sebab, gugatan tersebut dinilai tidak jelas atau kabur.

Dalam permohonannya, Hasto mempersoalkan dua status tersangka yang diterbitkan KPK berdasarkan atas dua surat perintah penyidikan (Sprindik). Dua sprindik itu yakni:

Menurut Djuyamto, penetapan tersangka terhadap Hasto dengan dua Sprindik tersebut terkait dengan dugaan dua tindak pidana berbeda yang disangkakan kepada Hasto, yakni dugaan tindak pidana perintangan penyidikan dan dugaan tindak pidana memberi janji atau hadiah kepada penyelenggara negara. Harusnya praperadilan diajukan juga dalam dua permohonan, tidak disatukan.

Kubu Hasto kemudian resmi mengajukan gugatan praperadilan kembali dan telah diterima oleh PN Jakarta Selatan pada Senin (17/2).

Humas PN Jakarta Selatan Djuyamto menyebut, bahwa praperadilan yang diajukan Hasto teregister secara terpisah dan dengan nomor perkara yang berbeda.

Adapun Hasto dijerat oleh KPK sebagai tersangka dalam dua perkara, yakni dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.

"Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 telah masuk dua permohonan praperadilan atas nama Pemohon Hasto Kristiyanto dengan Termohon KPK RI," kata Djuyamto kepada wartawan.

Untuk perkara suap, gugatan praperadilan tersebut teregister dengan nomor perkara 23/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL. Gugatan itu akan disidangkan oleh Hakim tunggal PN Jakarta Selatan Afrizal Hady.

Sementara itu, untuk perkara dugaan perintangan penyidikan, gugatan praperadilan teregister dengan nomor perkara 24/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel. Untuk gugatan itu, kata dia, akan diadili oleh Hakim tunggal PN Jakarta Selatan Rio Barten Pasaribu.

"Sidang pertama untuk agenda panggilan para pihak dijadwalkan pada Senin tanggal 3 Maret 2025," pungkasnya.

Kasus Hasto

KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam dua perkara. Pertama, yakni tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) eks Caleg PDIP Harun Masiku dan dugaan perintangan penyidikan.

Dalam perkara dugaan suap, Hasto diduga menjadi pihak yang turut menyokong dana. Ia dijerat sebagai tersangka bersama Donny Tri Istiqomah selaku orang kepercayaannya.

Suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW. Caranya adalah dengan menyuap Komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai Rp 600 juta.

Suap itu diduga dilakukan oleh Hasto bersama Donny Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saeful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio F dan juga Wahyu Setiawan.

Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

Tidak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan—seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya—untuk menelepon Masiku supaya merendam HP-nya dalam air dan segera melarikan diri.

Kemudian, pada 6 Juni 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan HP milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.

Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau Pasal 5 Ayat 1 huruf b dan Pasal 21 atau Pasal 13 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.