Disebut Jegal Anies-AHY, PDIP Ungkit Peristiwa 2009

Ketum DPP Demokrat AHY Temui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: Dok. Partai Demokrat

Pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal dugaan penjegalan Capres-Cawapres 2024 yang akan diusung Demokrat mengusik PDIP.

SBY menyebut bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil, sehingga yang dipasangkan hanya dua paslon sehingga Demokrat tidak dapat mengusung capres-cawapresnya. Sementara itu, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) disebut-sebut berpotensi dipasangkan dengan Anies Baswedan.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP dan Jokowi tidak pernah memiliki skenario untuk menjegal pihak lain. Ia menyebut, pihaknya adalah korban penjegalan sejak 2009.

"Justru kami ini yang sering jadi korban penjegalan. Pada tahun 2009 sebenarnya elite PDIP dengan PPP Suryadharma Ali sudah merencanakan kerja sama, tetapi di putaran terakhir ada penjegalan sehingga PDIP bekerja sama dengan Gerindra," ungkap Hasto kepada wartawan, Minggu (18/9).

Kemudian pada 2019, lanjutnya, PDIP dan Demokrat sudah hampir berkoalisi. Namun, ia menyebut, SBY justru membuat keputusan sepihak dengan mengatakan Demokrat tidak diterima oleh salah satu ketum partai.

Ia menegaskan, tidak bergabungnya Demokrat pada masa itu bukan karena penjegalan, tapi karena strategi yang salah.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Unhan Bogor. Foto: Dok. Istimewa

"Saya mendengar dengan mata kepala saya sendiri bahwa Ibu Mega pun tidak berkeberatan karena 2014 dan 2019 berbeda. Itu ada rekam digitalnya. Saya sampaikan kepada Pak Agus Hermanto teman saya di Komisi VI dulu dan saya sampaikan sikap PDIP. Lalu diadakanlah lobby-lobby. Namun Pak SBY tiba-tiba berpidato bahwa tidak bisa bergabung karena ada salah satu ketum yang keberatan, itu saya langsung bantah," urainya.

"Jadi Pak SBY yang membatalkan kerja sama itu secara sepihak dan kemudian menuduh yang tidak benar. Kemudian malam hari menjelang pendaftaran sekitar jam 8 malam, kami dapat info Demokrat mau bergabung. Saat itu saya rapatkan dengan para sekjen, semua tidak sependapat karena koalisi sudah menjamin stabilitas pemerintahan, ada Golkar dan PPP," tambahnya.

Mengenai Anies, Hasto mengatakan bahwa pemimpin yang dipilih rakyat harus dibuktikan berdasarkan kompetensi dan prestasi.

Dia menegaskan pencalonan Anies adalah hak konstitusional negara, namun ia meminta masyarakat membandingkan capaian dan prestasi Anies dengan masa jabatan era Jokowi dan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Terkait Pak Anies, ya sama, nggak perlu dicegat. Kita lihat prestasinya saja. Lakukan suatu research objektif, apa yang menjadi janji Pak Anies termasuk debat calon, lalu disampaikan progress pencapaiannya. Tampilkan total APBD Pak Anies jadi gubernur dan total biaya pengeluaran, apa dampak kemajuan Jakarta," tandas Hasto.