Disertasi Tak Dibatalkan UI, Bahlil Diminta Minta Maaf dan Akan Dibina

Keputusan Empat Pilar UI terkait dugaan pelanggaran etik di disertasi Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia pada Jumat (7/3/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan

Empat organ Universitas Indonesia (UI) yang terdiri dari Rektorat, Dewan Guru Besar, Senat Akademik, dan Majelis Wali Amanat meminta agar menteri ESDM, Bahlil Lahadalia meminta maaf atas disertasi gelar doktornya yang bermasalah.

Keputusan ini diambil berdasarkan sidang etik disertasi gelar doktor Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia yang sempat berpolemik.

“Di pertemuan terbatas empat organ UI, kemudian memutuskan untuk melakukan pembinaan. Pembinaan kepada promotor, co-promotor, direktur, kepala program studi, dan juga mahasiswa yang terkait, sesuai dengan tingkat pelanggaran akademik dan etik yang dilakukan proporsional, secara objektif,” ujar Rektor UI Heri Hermansyah di UI Kampus Salemba, Jakarta pada Jumat (7/3).

“Pembinaan ini dilakukan, mulai dari penundaan kenaikan pangkat untuk jangka waktu tertentu, permintaan permohonan maaf pada civitas akademik UI, dan juga peningkatan kualitas disertasi serta publikasi ilmiah,” sambungnya.

Lebih lanjut, Direktur Humas UI, Arie Afriansyah menyebut bahwa yang diminta untuk membuat permohonan maaf adalah seluruh pihak terkait disertasi Bahlil yang dikenai pembinaan.

“Dan kalau untuk permintaan maaf, ya jelas tadi yang diminta adalah pihak-pihak terkait,” tuturnya.

Bahlil juga diminta memperbaiki disertasinya dan berkoordinasi dengan pembimbingnya terkait perbaikan tersebut.

"Terkait dengan mahasiswa, jadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Rektor, adalah dimintakan perbaikan. Perbaikan disertasi sesuai dengan ketentuan dan isi substansi yang akan ditentukan oleh promoter dan copromotor," kata Arie.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melaksanakan Sidang Terbuka Promosi Doktoral UI bidang Kajian Stratejik Global, Rabu (16/10/2024). Foto: Dok. Istimewa

Sebelumnya, dari risalah pleno 10 Januari yang beredar, diketahui Dewan Guru Besar UI merekomendasikan Bahlil untuk mengulang disertasinya. Bila tidak mau mengulang, maka Bahlil diminta mengundurkan diri.

Disertasi Bahlil untuk studi doktoral tersebut bertajuk Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia.

Dalam risalah rapat pleno itu disebutkan, ada dugaan 4 pelanggaran dalam disertasi Bahlil, yaitu:

Pertama, ketidakjujuran dalam pengambilan data. Disebutkan data penelitian disertasi diperoleh tanpa izin narasumber dan tidak transparan dalam penggunaannya.

Kedua, pelanggaran standar akademik, Bahlil diterima dan lulus dalam waktu singkat tanpa memenuhi syarat akademik yang ditetapkan.

Ketiga, perlakuan khusus dalam proses akademik. Disebut Bahlil mendapat keistimewaan mulai dari pembimbingan hingga kelulusan, termasuk perubahan penguji secara mendadak.

Dan terakhir, ada konflik kepentingan. Dijelaskan promotor dan kopromotor memiliki keterkaitan profesional dengan kebijakan yang diatur Bahlil saat menjabat sebagai pejabat negara.

Polemik Disertasi

Bahlil mengikuti program doktoral di Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) UI. Adapun sidang terbuka promosi doktor Bahlil dilakukan pada Rabu, 16 Oktober 2024.

Bahlil meraih gelar doktor dalam tempo sangat cepat, kurang dari 3 tahun, sehingga memicu sorotan publik. UI pun melakukan investigasi.

Sebagai hasil investigasi, pada November 2024, UI menangguhkan kelulusan Bahlil Lahadalia dalam Program Doktor (S3) SKSG sembari menunggu sidang etik. UI juga meminta maaf kepada masyarakat atas permasalahan yang timbul terkait itu.