DKI Terima Lahan Konstruksi Fasum Fasos Hingga Rp 1,7 T

RPTRA Triputra Persada di Kelurahan Samper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (31/1/2023). Foto: Haya Syahira/kumparan

Pemprov DKI Jakarta menerima fasilitas sosial-fasilitas umum (fasos fasum) seluas 119.403 m2 senilai Rp1,7 triliun dari para pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT).

Total ada 18 pemegang SIPPT yang menyerahkan kewajiban fasum fasos kepada DKI Jakarta dalam periode Januari-Maret 2023.

“Saya dengan Pak Sekda dan Pak Inspektur dan tentunya dengan teman-teman pengembang telah menandatangani serah terima senilai Rp 1,7 triliun di berbagai wilayah, 5 kota dan 1 kabupaten, dan terus per tiga bulan,” kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/4).

Berikut rincian penerimaan fasum fasus periode Januari-Maret 2023. Jumlah tersebut terdiri dari penyerahan kewajiban sebagai berikut:

• Jakarta Barat, 3 lokasi senilai Rp 9,2 miliar

• Jakarta Pusat, 3 lokasi senilai Rp 158 miliar

• Jakarta Selatan, 3 lokasi senilai Rp 616 miliar

• Jakarta Timur, 4 lokasi senilai Rp 600 miliar

• Jakarta Utara, 4 lokasi senilai Rp 288 miliar

• Kepulauan Seribu, 1 lokasi senilai Rp 58 miliar

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengunjungi RPTRA Tri Putra Persada Hijau di Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (31/1/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Heru menjelaskan, seluruh penyerahan fasum fasos oleh pemilik SIPPT kepada DKI dilakukan secara bertahap selama 3 bulan sekali. Fasum fasos yang diserahkan bentuknya juga variatif dan boleh dilakukan secara bertahap.

"Di dalam sebuah SIPPT, tidak semua kewajiban pengembang bisa diserahkan langsung semuanya. Tetapi masih ada yang proses, ada yang bisa serahkan taman dulu, berikutnya jalan, lalu ada tempat bermain, ada peruntukan saluran. Jadi, diserahkan bertahap," tutur Heru.

Di lokasi yang sama, Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Syaefullah Hidayat mengatakan, perubahan sistem penandatanganan bukti serah terima fasum fasos menjadi 3 bulan sekali ini akan membuat prosedur yang dilewati menjadi lebih mudah.

“Kemudian, penandatanganan BAST dari BPAD ke SKPD pengguna merupakan bentuk penyederhanaan prosedur penatausahaan fasos fasum, yang sebelumnya memerlukan waktu antara 1 sampai dengan 2 tahun. Namun, saat ini dapat diselesaikan dalam 1 hari yang sama, yang ditandai dengan tercatatnya aset fasos fasum dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) SKPD pengguna,” jelas Syaefullah.