Dorong RUU Hak Transgender di Skotlandia, Humza Yousaf Akan Gugat Veto Inggris

Pemimpin Partai Nasional Skotlandia (SNP) yang baru terpilih, Humza Yousaf (tengah), menandatangani formulir pencalonan untuk menjadi Menteri Pertama Skotlandia di Edinburgh. Foto: Jane Barlow / POOL / AFP

Skotlandia berencana menindaklanjuti gugatan kepada pemerintah Inggris atas keputusannya memveto pengesahaan RUU yang berisi aturan mempermudah pengakuan hukum atas perubahan jenis kelamin seseorang dalam dokumen resmi.

Menurut pemerintah London, penolakan RUU itu dilakukan lantaran berpotensi mengancam UU soal kesetaraan gender yang telah ada sebelumnya.

Dikutip dari Associated Press, rencana tersebut disampaikan oleh pemimpin Skotlandia yang baru dilantik — pria muslim sekaligus keturunan Asia pertama di Eropa Barat, Menteri Utama Humza Yousaf, pada Rabu (12/4).

Orang nomor satu di pemerintahan Skotlandia itu menjelaskan, langkah ini adalah salah satu upaya meneruskan tujuan pendahulunya, eks Menteri Utama Nicola Sturgeon, untuk secara perlahan memisahkan diri dari Inggris Raya — dan kali ini dimulai dari segi hukum.

“Tantangan hukum sekarang menjadi satu-satunya cara kami untuk mempertahankan demokrasi parlemen kami dari veto Westminster,” kata Yousaf.

Humza Yousaf berbicara setelah diumumkan sebagai pemimpin baru Partai Nasional Skotlandia di Edinburgh, Inggris. Foto: Russell Cheyne/REUTERS

“Jika tidak ditentang, hal ini akan mengirimkan sinyal bahwa pemerintah Inggris dapat memveto undang-undang apa pun yang tidak mereka setujui, sesuka hati,” sambung dia.

RUU soal pengakuan transgender ini dapat memungkinkan seseorang yang berusia minimal 16 tahun untuk mengubah status jenis kelaminnya pada dokumen resmi.

Sehingga mereka tak perlu melakukan pengecekan medis atau didiagnosis disforia gender terlebih dahulu.

Selain itu, RUU itu juga akan mempercepat pengakuan hukum atas perubahan jenis kelamin seseorang — semula dari dua tahun menjadi tiga bulan bagi orang dewasa, dan enam bulan bagi kelompok berusia 16 dan 17 tahun.

Pengesahan RUU yang dilakukan pada Desember 2022 itu dipuji oleh para aktivis pembela hak-hak transgender.

Namun, RUU ini diveto oleh pemerintah Inggris yang memandang bahwa RUU itu dapat merusak undang-undang kesetaraan gender yang telah ada sebelumnya.

Undang-undang kesetaraan gender tersebut menjamin akses perempuan dan anak perempuan terhadap ruang-ruang khusus untuk satu jenis kelamin, contohnya seperti ruang ganti pakaian dan tempat penampungan.

Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak tiba di lokasi KTT G20 di Nusa Dua, Bali, Selasa (15/11/2022). Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

Veto Inggris terhadap RUU yang memudahkan pengakuan transgender sekaligus menjadi bukti pertama kalinya negara itu menolak suatu undang-undang di Skotlandia, sejak pemerintah dan parlemennya didirikan seperempat abad yang lalu.

Tujuan Sturgeon untuk mempertahankan RUU tersebut sebenarnya telah menjadi pertanyaan besar sejak dia mengundurkan diri secara tiba-tiba pada Februari lalu.

Pengunduran diri Sturgeon kemudian menjadi ajang persaingan sengit antara penerusnya yang sekaligus akan menjadi pemimpin partai berkuasa di negara itu, Scottish National Party (SNP).

Yousaf — tak lain adalah sekutu dekat Sturgeon, bersaing dengan dua sesama anggota SNP lainnya yang menentang keberadaan RUU kemudahan pengakuan transgender.

Di sisi lain, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak menegaskan bahwa pemerintah Inggris telah mengambil masukan yang sangat hati-hati dan mempertimbangkan isu soal ini sebelum memutuskan menggunakan hak veto — yang sebenarnya jarang dilakukan.

“Pemerintah akan menindaklanjuti setiap kasus pengadilan,” ujar Sunak.