DPP Golkar Sudah Minta Klarifikasi Yorrys Raweyai soal Novanto
PerbesarPernyataan Koordinator Bidang Polhukam Partai Golkar Yorrys Raweyai yang menyebut Ketua Umum Golkar Setya Novanto hampir pasti jadi tersangka di kasus e-KTP, memicu polemik di internal partai. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham turun tangan menanggapi polemik itu.
Idrus mengatakan pengurus Golkar sudah meminta klarifikasi atas pernyataan Yorrys tersebut. Yorrys pun sudah memberikan penjelasan kepada DPP Partai Golkar.
"Saya sudah telepon Yorrys, minta klarifikasi pernyataan yang dikatakan. Dia menjelaskan sebenarnya yang dimaksudkan bukan seperti yang di media," ujar Idrus dalam jumpa pers di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (25/4). Hadir dalam kesempatan itu sejumlah politisi Golkar lainnya.
"Maksudnya adalah bahwa Partai Golkar dalam kondisi apa pun perlu siap. Saya kira sikap seperti ini patut kita lakukan secara bersama-sama DPP Golkar," imbuh dia.
Baca juga : Yorrys: Setya Novanto Hampir Pasti Jadi Tersangka Kasus e-KTP
Idrus menegaskan semua kesalahpahaman dan masalah yang timbul akibat pernyataan itu sudah diluruskan dan selesai. Hingga saat ini, kata dia, Golkar tidak berencana melakukan munaslub.
"Kami perlu menyampaikan bahwa sampai hari ini tidak ada pikiran dari siapa pun untuk melakukan munaslub, bahkan di pertemuan sebelumnya waktu di Bali," tegasnya.
Menurutnya semua pihak internal Golkar menyatakan dukungannya kepada Setya Novanto untuk tetap memimpin partai yang sudah berdiri sejak Orde Baru itu.
"Semua menyatakan dukungan sepenuhnya kepada kepemimpinan Pak Novanto berdasarkan hasil Munaslub tahun 2016," ujar Idrus.
PerbesarBerdasakan hasil rapat, menurut Idrus, terdapat beberapa alasan yang menjadi pertimbangan positif bagi Golkar untuk tetap berada di bawah kepemimpinan Novanto.
"Pak Novanto sampai hari ini dalam waktu 10 bulan di masa kepemimpinannya sudah hampir mengunjungi seluruh DPD Golkar di beberapa wilayah," ucap Idrus.
"Selain itu juga di kepemimpinannya pada pilkada serentak kemarin, Golkar meraih peringkat suara terbanyak. Jadi tidak ada alasan untuk pergantian ketua," lanjutnya.
Mengenai kemungkinan status Novanto dalam korupsi e-KTP yang akan naik jadi tersangka, Idrus enggan berkomentar banyak.
"Kami tidak kepikiran jika akan sampai ke sana. Artinya jangan mendahului sesuatu yang belum tentu terjadi. Utamakan asas praduga tak bersalah," kata Idrus.