DPR Marahi Kominfo Sebut Anggaran Kurang: Memang Bisa Jamin Gak Data Bocor Lagi?

Suasana rapat kerja Komisi I DPR bersama Kominfo di ruang rapat Komisi I DPR, Jakarta, Rabu (4/9/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Wamen Kominfo Nezar Patria mengeluh anggaran yang digelontorkan untuk Kominfo tahun anggaran 2024 dan 2025 kurang saat raker bersama Komisi I DPR RI, Senin (23/9).

“Bapak Ibu yang kami hormati, tantangan utama adalah kekurangan sumber daya manusia dan anggaran,” kata Nezar.

Nezar pun memaparkan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk perbaikan dan pembangunan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dan besaran dana yang disediakan.

“Saat ini PDNS memerlukan anggaran Rp 542 miliar untuk tahun 2024. Dan hanya tersedia sebesar Rp 257 miliar, sehingga operasional PDNS bulan Oktober hingga Desember 2024 belum memiliki anggaran,” jelas Nezar.

Wamenk ominfo Nezar Patria dalam raker Komisi I dengan Menkopolhukam, Senin (23/9/2024). Foto: DPR RI

Kebutuhan anggaran di tahun 2025 kata Nezar juga belum tercukupi. Dari kebutuhan Rp 486 miliar, hanya disetujui sebesar Rp 27 miliar atau 5,6 persen dari seluruh kebutuhan anggaran.

“Pada PDNS hal ini berisiko pada terintinya layanan komputasi awan pemerintah atau cloud yang melayani 503 instansi pemerintah dengan lebih dari 11.000 aset pemerintah berupa virtual machine yang berujung pada terhentinya layanan publik dan atau administrasi pemerintah,” kata Nezar.

“Hal ini juga akan menyebabkan gagalnya program SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang berpotensi terjadinya pembengkakan anggaran pemerintah,” sambungnya.

Keluhan ini pun sempat direspons dengan keras oleh anggota Fraksi Golkar, Nurul Arifin, dalam rapat.

Anggota DPR Nurul Arifin dari Golkar dalam raker dengan Menko Polhukam, Senin (23/9/2024). Foto: Dok DPR RI

Kebocoran Data yang Berulang

Serangan siber dan kebocoran data pribadi memang sering terjadi di Indonesia. Misalnya, Brain Cipher menyerang Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS 2) yang berlokasi di Surabaya, membuat sejumlah layanan publik lumpuh.

Serangan malware sejak 17 Juni 2024 itu membuat data kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkunci atau tersandera.

Brain Chiper meminta tebusan USD 8 juta atau Rp 131 miliar dalam bentuk kripto Monero untuk memberikan kunci agar data raksasa di PDN bisa diakses kembali. Namun, Brain Chiper pada 3 Juli akhirnya memberikan gratis kunci pembuka data, batal minta tebusan.

Data Jokowi, anak-anaknya, dan para menteri bocor dan dijual Rp 150 juta, 18 September 2024. Foto: Screenshot X/@secgron

Sementara itu, pada 18 September 2024, hacker Bjorka menjual 6,6 juta data NPWP senilai Rp 150 juta di darknet. Dia memberikan 10 ribu sampel data, yang isinya termasuk data Presiden Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkeu Sri Mulyani, dan Menkominfo Budi Arie.

"Dalam sampel tersebut Anda akan menemukan informasi pribadi tentang presiden Indonesia dan anak-anaknya yang bodoh, serta pejabat di Kementerian Keuangan dan menteri-menteri lainnya yang juga tidak berguna," tulis Bjorka.