DPRD DKI Belum Bahas Nama Pengganti Pj Gubernur Heru Budi

Gembong Warsono, memaparkan refleksi akhir tahun 2018 menyingkapi kinerja pemerintah provinsi DKI Jakarta. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Masa jabatan Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada pertengahan Oktober ini. Masa jabatan Pj Gubernur harus diperbarui setahun sekali, diisi oleh orang yang sama atau baru.

Menurut Permendagri Nomor 4 Tahun 2023, Pj Gubernur dapat diusulkan oleh DPRD. Namun, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, belum ada batasan di DPRD DKI terkait nama Pj Gubernur baru.

"Kita belum diskusikan itu. Maka yang paling utama adalah Pak Heru yang masa baktinya hampir berakhir, ya kerja keras melayani masyarakat. Eksekusi program yang belum tereksekusi. Itu aja. Gampang kok jadi Gubernur DKI," kata Gembong di DPRD DKI Jakarta, Senin (9/10).

DPRD Minta Komunikasi Heru ke Publik Diperbaiki

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai memimpin upacara peringatan ulang tahun Jakarta ke 496 di Kawasan Monumen Nasional, Kamis (22/6/2023). Foto: Haya Syahira/kumparan

Di satu sisi, Gembong memiliki sejumlah evaluasi terkait kinerja Heru Budi. Gembong menilai komunikasi publik Heru masih perlu diperbaiki.

"Komunikasi publik Pak Heru kurang baik. Ketika komunikasi baik maka eksekusi akan berjalan baik. Tapi karena komunikasi publiknya kurang baik, maka yang terjadi (program) tersendat-sendat," ujar dia.

"Belum (ada perubahan), enggak tahu yang bebal siapa," kata Gembong.

Ia memandang seharusnya informasi terkait berbagai persoalan di Jakarta seharusnya lewat satu pintu, yakni Kominfo. Ia menyayangkan hal itu tak diterapkan oleh Heru.

"Ini kan Kominfo yang harus backup. Ini faktor utama yang harus bisa mendrive komunikasi publik baik adalah Kominfo. Harusnya pemberitaan tentang Jakarta bersumber dari Kominfo. Tapi ini kan belum terjadi," jelasnya.

"Harusnya Jakarta bisa dibedah utuh. Apa persoalan Jakarta, berita apa yang paling seksi di Jakarta. Tapi kan belum sampai sekarang," imbuh dia.

Meski, Gembong mengakui banyak hal positif yang telah dilakukan Heru saat menjabat Pj Gubernur.

"Secara kacamata dirasakan rakyat Jakarta, contoh sodetan Ciliwung yang selama 5 tahun tidak disentuh gubernur terdahulu. Penghijauan berjalan. Ini hal positif," kata dia.

"Kemudian pembenahan data warga miskin Jakarta. Walaupun sekarang (masih) terjadi polemik, tapi pendataan mesti dievaluasi secara baik," tandas dia.

Sebelumnya, Heru mengaku belum ada bahasan terkait perpanjangan masa jabatannya sebagai Pj Gubernur DKI. Ia akan menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada Kemendagri.

"Belum (ada informasi)," kata Heru di kawasan Gelora Bung Karno, Minggu (8/10).

"Iya (tinggal nunggu Kemendagri)," ujarnya.