DPRD DKI: Buka Tutup Air Harus Diatur, Jakarta Bisa Jadi Kolam Ikan
PerbesarBanjir merendam sejumlah daerah di Jabodetabek sejak Rabu (1/1). Khusus wilayah Jakarta, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengkritik sistem buka tutup pintu air yang diterapkan Pemprov DKI.
Menurut Prasetio, seluruh pintu air seharusnya tidak dibuka secara bersamaan. Dia menilai, tindakan itu akan berdampak buruk bagi pengendalian banjir di Jakarta.
"Bagaimana sistem buka tutup air ini harus orang yang mengerti masalah buka-tutup air. Kalau kayak seperti ini sekarang semua terbuka semua, mungkin di pintu Sunter semua kebuka," kata Prasetio di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Kamis (2/1).
Prasetio beranggapan salah satu penyebab banjir di Jakarta lantaran pintu air yang dibuka seluruhnya. Sehingga, air meluap sampai ke jalanan hingga permukiman warga.
"Jadi buka pintu air juga harus tahu aturannya, tahu ukurannya. Mana yang dibuka, mana yang ditutup. Jadi ada bagian-bagian yang terbuka dan tertutup," tuturnya.
"Bukan dibuka semua, ngambang semua Jakarta, sudah jadi kolam ikan. Semalam sampai pukul 02.00 WIB pagi di Kampung Pulo juga naik karena hujannya makin lama makin kencang. Katulampa makin keras untuk turun ke Jakarta," sambung Prasetio.
Prasetio memberikan sejumlah solusi yang dapat dilakukan Pemprov. Normalisasi sungai hingga membangun sodetan merupakan cara yang tepat untuk mengantisipasi banjir.
"Normalisasi yang betul sodetan banjir kanal timur, banjir kanal barat disodet yang betul," ucapnya.
Ia meyakini Pemprov memiliki dana cukup untuk mengantisipasi banjir. Prasetio ingin anggaran DKI digunakan sebaik mungkin untuk membenahi program antisipasi banjir.
"Pemerintah ada uang, Pemda ada uang, konsentrasi itu limpahkan dulu uang-uang apa ini limpahkan ke situ semua ke SDA konsentrasi ke situ. Kalau semua istilahnya APBD dibagi ke SKPD, ya, enggak selesai juga, Bos, sampai kapan [pun], lu enggak bakal mumpuni," tandasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki pendapat berbeda soal mengatasi banjir di Jakarta. Anies menilai, normalisasi Ciliwung tak efektif jika kawasan selatan (Bogor dan Depok) tidak mengontrol pengiriman air.
“Selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apa pun yang kita kerjakan di kawasan pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya,” ujar Anies.
Anies mencontohkan ketika muka air Bendung Katulampa tinggi dan menyebabkan banjir kiriman ke Jakarta pada Maret 2019.
“Kita sudah menyaksikan bulan Maret yang lalu di kawasan Kampung Melayu yang sudah dilakukan normalisasi itu pun mengalami banjir ekstrem,” kata Anies.
“Artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk ke kawasan pesisir,” ujar Anies.