DPRD DKI Kritik Jumlah PJLP Terlalu Banyak: Pemborosan Anggaran
·waktu baca 2 menit
PerbesarKomisi A DPRD DKI Jakarta mengkritik jumlah pekerja Penyediaan Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sudah terlalu banyak dan melebihi kapasitas yang sudah ditetapkan.
Dari total 58 jabatan PJLP di Jakarta, totalnya saat ini mencapai 74.702 PJLP. Sedangkan merujuk pada hasil analisis beban kerja, hanya dibutuhkan 61.325 orang saja.
Artinya, ada 13.377 orang yang sebenarnya sudah melebihi kapasitas terhadap analisis beban kerja.
Wakil Ketua Komisi A Inggard Joshua meminta Pemprov mengkaji ulang kebijakan pengelolaan dan pola rekrutmen PJLP saat ini. Sebab jumlah yang kebanyakan ini merupakan pemborosan anggaran.
“Ini kan karena banyak juga atas dasar pesanan, kan ini pemborosan,” kata Inggard kepada wartawan di gedung DPRD DKI Senin (21/2).
Anggota Komisi A lainnya, Bambang Kusumanto juga meminta Pemprov DKI mengkaji ulang kelebihan jumlah tersebut. Ia meminta Pemprov DKI menyediakan analisis anggaran berbasis kinerja.
“Dalam pengelolaan PJLP harus ada analisis anggaran berbasis kinerja, sumber daya yang ada dimiliki harus memenuhi outcome ataupun outputnya,” kata Bambang saat rapat Komisi A bersama inventarisasi PJLP.
Menjawab hal ini, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta menjelaskan sudah melakukan analisis beban kerja PJLP bersama dengan Biro Organisasi dan Reformasi (ORB).
“Kami kebetulan bersinergi terkait dengan jumlah PJLP yang banyak, oleh karena itu kita berbagi terkait dengan penyusunan-penyusunan kajiannya, di mana ORB melakukan kajian terhadap PJLP yang skilled, BKD melakukan kajian yang unskilled,” jelasnya.
Ia juga mengatakan akan memonitor dan memperbaiki tata kelola PJLP bersama dengan ORB.
“Terus terang saja, karena jumlahnya (PJLP) terus meningkat, itu makanya menjadi konsen pimpinan untuk melakukan kajian,” jelasnya.
“Memang terkait implementasinya kita akan rapat dengan SKPD terkait, kami akan sampaikan setelah rapat dengan mereka. Karena memang PJLP ini sudah ada sejak 2016 2017, dan saya kira ini bagian Pemprov untuk memperbaiki pola rekrutmen, karena PJLP yang terus meningkat setiap tahun,” pungkas Maria.