DPRD DKI Setujui Anggaran Rp 5,9 M untuk Bangun Shelter di Bukit Duri

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti ketika ditemui awak media di Jakarta, Selasa (14/8). (Foto: Moh Fajri/kumparan)

Pemprov DKI Jakarta mengusulkan anggaran pembangunan shelter di Bukit Duri dihidupkan kembali dalam APBD Perubahan Tahun 2018. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Meli Budiastuti mengatakan anggaran tersebut sempat dimatikan karena tidak tersedia lahan untuk membangun shelter.

"Terkait shelter Bukit Duri, anggarannya sudah dimatikan karena lahan tidak tersedia. Itu anggarannya Rp 5,9 miliar. Kami usulkan untuk dihidupkan kembali," kata Meli saat Rapat Banggar Kebijakan Umum Perubahan Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2018 di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis, (13/9).

Meli mengungkapkan pembangunan shelter harus dilakukan di lahan milik pemerintah. Namun sampai saat ini kata Meli, memang belum ada kepastian mengenai lahan yang akan digunakan untuk membangun shelter di Bukit Duri.

Sehingga, Meli mengatakan salah satu solusi yang ditawarkan pihaknya adalah menggunakan lahan milik Kementerian Keuangan.

"Untuk itu kami, Pemda harus mengajukan permohonan ke Pemerintah Pusat. Gubernur harus mengajukan ke Kementerian Keuangan untuk memanfaatkan asetnya tersebut, baru kita bisa lakukan renovasi atau bangun shelter di situ," ujar Meli.

Lebih lanjut Meli mengaku sudah bertemu dengan pihak Kementerian Keuangan. Menurutnya dari kementerian menyambut baik rencana Pemprov DKI. Selain lahan milik Kementerian Keuangan, ada satu alternatif lahan yang juga sudah disiapkan.

"Ada lahan PT Setia Ciliwung yang mereka usulkan dilakukan pembebasan, nanti pembangunan kampung susun di situ. Sampai saat ini untuk kelengkapan pemilikannya belum, akan berproses," tutur Meli.

Permintaan Pemprov DKI tersebut tidak banyak ditanggapi oleh anggota Banggar. Wakil Ketua DPRD DKI Ferial Sofyan selaku pemimpin rapat langsung menyatakan persetujuannya untuk memasukkan anggaran shelter Bukit Duri sebesar Rp 5,9 miliar ke APBD Perubahan Tahun 2018.

"Baik anggota banggar permintaan anggaran ini disetujui," kata Ferial dalam rapat.

Pembangunan shelter Bukit Duri untuk menampung warga korban gusuran normalisasi Kali Ciliwung di era pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dalam kasus ini, warga menggugat Pemprov DKI atas penggusuran.

Saat itu, Ahok mengatakan penggusuran sebagai bagian dari normalisasi kali Ciliwung. Tapi dalam gugatan itu, Pemprov DKI justru kalah dan harus membayar kerugian sebesar Rp 18,6 miliar. Anies menerima putusan itu dan menerima 'dosa' masa lalu.

Kini, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meminta permasalahan di Bukit Duri bisa diselesaikan bersama-sama dengan masyarakat. Dia meminta warga bersabar untuk penyelesaian hunian sementara di sana.