Drama Politik Korsel: Parlemen 2 Kali Makzulkan Presiden dalam 2 Pekan

Para pengunjuk rasa menghadiri aksi unjuk rasa menentang Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, yang mendeklarasikan darurat militer, yang dibatalkan beberapa jam kemudian, di Seoul, Korea Selatan, Sabtu (28/12/2024). Foto: Kim Soo-Hyeon/REUTERS

Krisis politik di Korea Selatan kian memuncak usai parlemen negara tersebut kembali memakzulkan seorang presiden, kali ini penjabat presiden Han Duck-soo.

Pemakzulan yang berlangsung pada Jumat (27/12) itu terjadi hanya dua minggu setelah presiden Korsel sesungguhnya, Yoon Suk-yeol, diberhentikan karena mendeklarasikan darurat militer yang kontroversial.

Han yang sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri, ditunjuk sebagai penjabat presiden pada 14 Desember, menyusul pemakzulan Yoon atas tuduhan pemberontakan.

Namun, oposisi kembali mendesak lantaran Han menolak menyelesaikan proses hukum terhadap Yoon dan enggan menunjuk hakim tambahan untuk Mahkamah Konstitusi.

Pemakzulan Bersejarah

Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo. Foto: Kacper Pempel/REUTERS

Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik mengumumkan hasil pemungutan suara di mana 192 anggota parlemen mendukung pemakzulan Han.

“Saya umumkan bahwa mosi pemakzulan Perdana Menteri Han Duck-soo telah disahkan. Dari 192 anggota parlemen yang memberikan suara, 192 memilih untuk memakzulkan," kata Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik,” kata Woo, seperti dikutip dari AFP.

Namun, proses ini menuai protes keras dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa.

Mereka menilai pemakzulan hanya membutuhkan mayoritas sederhana, bukan dua pertiga suara seperti pemakzulan Yoon.

Anggota PPP langsung menyerukan protes dan menuntut Woo mundur dari jabatannya.

Krisis Pemerintahan Berlanjut

Menteri Keuangan Korea Selatan Choi Sang-mok. Foto: Jung Yeon-je/AFP

Han menerima keputusan parlemen dengan menyatakan dirinya, “menghormati proses demokrasi”.

Namun, krisis politik yang mendalam kini berpindah tangan ke Menteri Keuangan Choi Sang-mok, yang ditunjuk sebagai penjabat presiden sekaligus perdana menteri.

Choi berjanji untuk meminimalkan kekacauan pemerintahan.

“Saat ini, prioritas utama adalah memastikan stabilitas negara,” ujarnya.

Gelombang Demonstrasi

Para pengunjuk rasa menghadiri aksi unjuk rasa menentang Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, yang mendeklarasikan darurat militer, yang dibatalkan beberapa jam kemudian, di Seoul, Korea Selatan, Sabtu (28/12/2024). Foto: Kim Soo-Hyeon/REUTERS

Situasi semakin rumit usai demonstrasi besar-besaran yang digelar di seluruh Korea Selatan pada Sabtu (28/12).

Kelompok pendukung dan penentang Yoon mengadakan aksi tandingan. Gelombang demonstrasi itu mencerminkan keterbelahan masyarakat Korsel.

Di satu sisi, pendukung Yoon menilai pemakzulannya adalah langkah politis yang tidak sah. Di sisi lain, para penentangnya mendesak agar Yoon bertanggung jawab atas kebijakan yang dinilai otoriter dan melanggar hak asasi manusia.

Pengamat politik menilai situasi ini semakin memperburuk stabilitas di Korea Selatan, terutama menjelang peralihan kekuasaan yang masih belum jelas.

“Negara ini berada di titik genting. Ketegangan politik harus segera diredakan untuk menghindari krisis yang lebih besar,” kata seorang analis politik di Seoul.

Kekacauan Ekonomi

Para pengunjuk rasa memegang spanduk bertuliskan "Tangkap pemberontak Yoon Suk Yeol!" dalam aksi unjuk rasa menentang Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, yang mengumumkan darurat militer di Korea Selatan, Sabtu (28/12/2024). Foto: Kim Soo-Hyeon/REUTERS

Gejolak politik turut mengguncang perekonomian Korea Selatan.

Won mencapai level terendah dalam 16 tahun terhadap dolar AS pada Jumat, sementara Indeks KOSPI anjlok 1,02 persen.

Situasi ini bahkan lebih buruk dibandingkan dampak deklarasi darurat militer oleh Yoon awal Desember.

Protes dan Polemik Hakim MK

Sejumlah petugas kepolisian berjaga saat unjuk rasa penggulingan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol di Seoul, Korea Selatan, Sabtu (14/12/2024). Foto: Jung Yeon-je/AFP

Pemakzulan Han tak lepas dari penolakannya menunjuk tiga hakim tambahan untuk Mahkamah Konstitusi, yang saat ini hanya memiliki enam hakim.

Dengan jumlah tersebut, satu suara yang menolak cukup untuk membatalkan keputusan parlemen mengenai Yoon.

Oposisi menilai tindakan Han sebagai pelanggaran terhadap Konstitusi.

“Penolakan Han mengungkapkan niatnya untuk melindungi Yoon dan menggagalkan penyelidikan pemberontakan,” ujar anggota parlemen dari Partai Demokrat, Jo Seoung-lae.

Namun, Han berdalih penunjukan hakim memerlukan kompromi politik antara PPP dan oposisi.

“Prinsip dasar konstitusi kita adalah menghindari monopoli kekuasaan,” tutur Han.

Yoon Kembali Mangkir dari Persidangan

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyampaikan pidato nasional di kediaman resminya di Seoul, Korea Selatan, 14 Desember 2024. Foto: Kantor Kepresidenan/Handout melalui REUTERS

Sementara itu, Yoon Suk-yeol yang saat ini dalam status diskors, kembali menolak panggilan untuk diperiksa oleh penyelidik pada Minggu (29/12).

Ini adalah ketiga kalinya dalam dua pekan terakhir Yoon menolak memenuhi panggilan tersebut.

Menurut laporan, penyelidik meminta Yoon hadir untuk diinterogasi pada pukul 10 pagi waktu setempat, namun ia kembali mangkir.

Melihat kekacauan ini, Amerika Serikat menyatakan dukungannya terhadap proses demokrasi di Korsel.

Pentagon menegaskan komitmen kuat Washington kepada sekutunya itu, sementara Kementerian Luar Negeri AS menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan Penjabat Presiden Choi.

Di tengah situasi ini, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan telah memulai sidang pendahuluan mengenai keabsahan pemakzulan Yoon.