Drone Korut Terobos Zona Larangan Terbang Dekat Kantor Presiden Korsel

Drone Korut terjatuh di Korsel Foto: South Korean Defense Ministry via AP

Sebuah pesawat nirawak (drone) Korea Utara sempat memasuki zona larangan terbang (NFZ) di sekitar kantor kepresidenan Korea Selatan. Kabar ini diungkap militer Korsel pada Kamis (5/1).

Penyusupan ke wilayah udara ini terjadi pada 26 Desember 2022. Awalnya, Kepala Staf Gabungan (JCS) Korsel membantah drone menerobos dekat kantor Presiden Yoon Suk-yeol di Ibu Kota Seoul.

Kendati demikian, Korsel akhirnya menegaskan bahwa salah satu drone itu melanggar ujung utara daerah tersebut. Perubahan analisis ini terjadi setelah pemeriksaan atas postur kesiapan militer Korsel.

JCS menerangkan, drone tidak terbang langsung di atas Distrik Yongsan tempat kantor Yoon. Walau begitu, kekhawatiran disampaikan anggota komite intelijen parlemen, Yoo Sang-bum.

Dia meyakini bahwa kemungkinan drone mengambil foto-foto kompleks kepresidenan tidak dapat dikesampingkan.

Kompleks tersebut juga menaungi markas JCS.

Yoo menjelaskan, Korut memamerkan sekitar 500 drone dari 20 jenis berbeda yang berukuran satu hingga enam meter. Drone tersebut mencakup sejumlah kecil perangkat serangan penghancur diri.

"Gerakan pengembangan drone berukuran sedang dan besar untuk pengintaian jarak jauh telah terdeteksi, tetapi tampaknya masih pada tahap awal," terang Yoo, dikutip dari Reuters, Jumat (6/1).

"Mengamankan teknologi seperti sensor deteksi kinerja tinggi akan menjadi kuncinya," tambah dia.

Drone Korea Utar ditampilkan selama parade militer melewati alun-alun Kim Il-Sung yang menandai peringatan 60 tahun gencatan senjata perang Korea di Pyongyang pada 27 Juli 2013. Foto: Ed JONES / AFP

Dalam intrusi perbatasan pertama sejak 2017, lima pesawat nirawak Korut menyeberang ke Korsel melintasi Garis Demarkasi Militer (MDL). Salah satu lokasi yang paling dijaga ketat di dunia itu terbentuk usai gencatan senjata di akhir Perang Korea pada 1953.

Korsel pun terdesak melepaskan tembakan peringatan, serta menembakkan seratus peluru dari helikopter dengan senapan mesin.

Tetapi, mereka tidak dapat menjatuhkan drone yang terbang di atas beberapa kota selama sekitar lima jam, termasuk di langit Seoul.

Kemampuan Korsel Dipertanyakan

Insiden tersebut menghidupkan kembali pertanyaan tentang kemampuan pertahanan udara Korsel.

Kementerian Pertahanan Korsel lantas berjanji akan meluncurkan unit militer baru spesialis drone untuk meningkatkan sistem pengawasan dan pengintaian.

Militer bahkan berencana menghabiskan KRW 560 miliar (Rp 6,9 triliun) untuk meningkatkan kemampuan anti-drone Korsel.

Yoon memperingatkan, dia akan mempertimbangkan untuk menangguhkan pakta militer antar kedua Korea pada 2018 bila pelanggaran wilayah udara kembali dilakukan Korut.

"Insiden itu menunjukkan kurangnya kesiapan dan pelatihan militer kita selama beberapa tahun terakhir, dan jelas menegaskan perlunya kesiapan dan pelatihan yang lebih intens," tegas Yoon.