Dukcapil Imbau Daerah Terus Jaga Keamanan Data dan Efektifkan Blangko KTP-el

Ilustrasi KTP. Foto: Shutterstock

Ditjen Dukcapil Kemendagri menjamin terus melanjutkan pengadaan sebanyak 22 juta keping blangko KTP-el. Dengan pengadaan ini, diharapkan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) akan semakin mudah dan lancar.

Terkait ini, Sekretaris Ditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam mengingatkan Dinas Dukcapil seluruh Indonesia agar menggunakan blangko KTP-el secara efektif. Terlebih bagi wajib KTP-el pemula, lansia, dan penduduk yang tergolong rentan adminduk.

"Efektifkan penggunaan blangko KTP-el. Untuk perubahan elemen data yang tidak signifikan seperti mengganti foto karena kurang bagus atau sudah lama, atau karena habis masa berlakunya. Dalam proses perekaman, petugas teknis saya ingatkan agar dikonfirmasi kepada yang bersangkutan. Prioritaskan bagi perekaman dengan status print ready record dan pemula," tandas Hani Syopiar Rustam pada rapat sinergitas kebijakan dan program/kegiatan strategis Dukcapil Tahun 2025, Senin (24/2/2025).

Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi terima Laporan Kinerja Ditjen Dukcapil dalam acara penyambutannya kembali sebagai Dirjen Dukcapil. Foto: Dukcapil

Sebelumnya, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi mendesak agar sistem aplikasi penghitungan dan monitoring distribusi blangko KTP-el segera diselesaikan oleh Direktorat PIAK Ditjen Dukcapil.

"Saya minta Sesditjen dan Direktur Dafdukcapil terkait adanya kebijakan efisiensi anggaran, agar mengatur mekanisme pendistribusian dan pengambilan blangko KTP-el, apakah cukup lewat Disdukcapil provinsi dan kemudian berkoordinasi dengan Disdukcapil kabupaten/kota di wilayahnya. Apalagi untuk daerah yang jauh seperti di Papua, atau Aceh dan lainnya, diatur mekanisme agar tidak membebani anggaran daerah," tutur Teguh.

Sedangkan untuk Dinas Dukcapil yang lokasinya tidak jauh dari pusat, Teguh dan jajaran pusat berjanji pada setiap mengunjungi daerah sekaligus membawakan blangko KTP-el yang diperlukan.

"Saya minta jajaran Ditjen Dukcapil menghitung dulu keperluan blangko KTP-el. Nanti apakah saya, para direktur, atau yang lain yang membawakan blangko tersebut untuk efisiensi anggaran daerah," imbuh dia.