DWP 2019: Didemo Ormas, Didukung Pemprov DKI
PerbesarADVERTISEMENT
Panggung Garuda Land kian gemerlap jelang tengah malam. Alunan musik sub-genre Electronic Dance Music (EDM) menggebrak Djakarta Warehouse Project atau DWP 2019 .
ADVERTISEMENT
Muda-mudi meramaikan JIExpo Kemayoran Jakarta. Dentuman Zedd, Yellow Claw, SIHK, hingga Ride dan Jams Hybrid melengkapi kemeriahan festival dance terbesar di Asia Tenggara --dengan tari tradisional Betawi di suguhan pembuka.
Namun, bukan DWP namanya jika tak diprotes. Di balik ingar-bingar hentakan musik elektrik, segelintir orang, termasuk aliansi yang menamakan diri 'mahasiswa se-Jabodetabek menilai DWP hanyalah panggung maksiat. DWP dianggap tak cocok dikonsumsi budaya timur.
“Kami minta Pak Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan, untuk segera mencabut izin DWP. Karena DWP sarat dengan kemaksiatan,” ujar Koordinator Lapangan Gerpindo, Haris, saat demo bersama rekan-rekannya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/12).
Gerpindo adalah ormas yang memiliki kepanjangan Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo). Mereka berasumsi acara yang dipromotori Ismaya Group itu berpotensi merusak akar budaya Indonesia.
ADVERTISEMENT
“Ada upaya-upaya pemaksiatan generasi muda. Saya berharap ini segera dihilangkan,” ujarnya lagi.
Haris bahkan menggunakan kata 'zalim' untuk menggambarkan panggung musik akbar tersebut. DWP 2019 hanya menzalimi masyarakat Jakarta yang oleh Haris disebut ‘pribumi’.
“Jadilah pemimpin yang bijak, jangan jadi seorang pemimpin yang zalim, karena itu bukan budaya kami. Zalim dengan mengizinkan acara DWP itu,” tutur Haris.
Spanduk-spanduk penolakan pun dibentangkan di dekat Balai Kota. Seraya membakar ban, massa memasang spanduk "Gubernur pilihan umat pro-maksiat, tolak konser maksiat DWP 2019" dan sempat menutup jalan. Mereka tak ingin Anies di kubu mendukung maksiat.
Alih-alih batal digelar, nyatanya DWP 2019 tetap berlangsung. Alunan Martin Garrix, Zedd, juga Duo DJ asal Belanda, Jim Taihuttu dan Nizzie berhasil memeriahkan panggung lewat lagu 'Amsterdamned' dan 'Give It To Me' andalan mereka.
ADVERTISEMENT
Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi, menegaskan DWP 2019 telah menambah pemasukan pajak ibu kota di pengujung 2019. Prasetyo mengaku DWP yang sempat dipindahkan ke Bali pada 2018 lalu membuat pendapatan Jakarta menurun.
ADVERTISEMENT
Dengan acara berskala internasional itu, tentu DWP memiliki potensi penerimaan pajak di bidang pariwisata dan hiburan yang cukup menjanjikan.
“DWP itu adalah pendapatan DKI yang terakhir (di tahun ini). Dan itu bukan setahun ini aja, bertahun-tahun kan sudah ada di situ. Di hajat akhir tahun. Termasuk profit untuk DKI,” ungkap Prasetyo beberapa waktu lalu.
“Contoh DWP, yang kemarin adanya di Kemayoran, pindah ke Bali. Itu potensinya kurang lebih Rp 6 miliar (pajak yang hilang)," tambah Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Faisal Syafrudin.
ADVERTISEMENT
Atau pada DWP 2017 misalnya. Pemprov DKI menerima pemasukan sebesar Rp 10 miliar. Pemerintah tak menampik membutuhkan sebuah event kelas dunia untuk menarik minat wisatawan, juga menyerap banyak tenaga kerja.
"Data perekonomian dari pajak tahun 2017 ada dua objek pajak yang dikenakan kepada DWP, itu makanan besar 10% dan pajak hiburan sebesar 20%. Untuk minum tadi sebesar Rp 2,5 miliar dan hiburan yang kurang lebih Rp 7,5 miliar dari tahun lalu, dengan penyelenggaraan 2 hari sebesar Rp 10 miliar," kata Plt Disparbud DKI, Alberto Ali.
Hingga akhirnya, DWP 2019 pun bisa tetap berjalan meski diprotes sejumlah ormas. Selama 13-15 Desember 2019, JIExpo Kemayoran akan dihibur oleh lini DJ dan musisi dalam negeri hingga mancanegara. Warga Jakarta, seluruh Indonesia, bahkan wisatawan luar, rela terbang ke ibu kota merogoh tiket berkisar Rp 650.000 sampai Rp 3.000.000 untuk kelas VIP Gold.
ADVERTISEMENT
Pemprov DKI juga memastikan sudah menerima permohonan pelaksanaan DWP dari Ismaya sebagai pihak promotor. Bahkan permohonan itu sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
Meski diizinkan, Pemprov DKI tetap memberi syarat untuk DWP. Yakni, menaati semua aturan, tak membawa dan transaksi narkoba, hingga berperilaku yang sesuai dengan norma budaya --meski tak dijelaskan rinci.
Jika melanggar, Pemprov DKI berhak mencabut izin yang telah diberikan. Pemprov telah membuat komitmen tertulis dengan Ismaya agar pelaksanaan DWP sesuai aturan. Bahkan, pengawalan ketat dengan lebih dari 590 personel Polri juga disiagakan di kawasan JIExpo.
"Kami koordinasi dengan Satpol PP, Polda Metro Jaya akan berkoordinasi dan bekerja sama di lapangan untuk mengawasi kegiatan tersebut. Kami Pemprov DKI Jakarta memiliki kewenangan untuk mencabut izin apabila ditemukan penyimpangan," tutur Alberto.
ADVERTISEMENT
Bagi penikmat EDM, Desember adalah bulan mereka. Sejak 2019, Christian Rijanto --pendiri Ismaya-- memutuskan untuk menggelar festival DWP di pengujung tahun.
Acara kelab Jakarta yang semula bertajuk Blowfish Warehouse Project pada 2008 itu telah menjadi panggung besar. Puncaknya pada 2015, DWP didapuk menjadi "Festival EDM Terbaik 2015" oleh EDM Sauce.
Dan malam tadi, Martin Garrix menutup hari pertama DWP 2019 dengan apik.
ADVERTISEMENT
