Edhy Prabowo Resmi Huni Lapas, Jalani Hukuman 5 Tahun Penjara Hasil Diskon MA

Terdakwa kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster tahun 2020 Edhy Prabowo mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (19/5/2021). Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

KPK menjebloskan Edhy Prabowo ke Lapas Kelas 1 Tangerang. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan akan menjalani sisa masa tahanannya di sana.

Eksekusi dilakukan oleh jaksa eksekutor KPK. Hal ini setelah kasus suap yang melibatkan Edhy Prabowo berkekuatan hukum tetap alias inkrah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) No: 942K/Pid.Sus/2022 tanggal 7 Maret 2022.

“Terpidana [Edhy Prabowo] dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 5 tahun dikurangi dengan masa penahanan sejak di tahap penyidikan,” kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/4).

Hukuman Edhy Prabowo itu merupakan hasil potongan dari Mahkamah Agung (MA) berkat kasasi yang dikabulkan.

Edhy Prabowo sebelumnya dihukum 5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Hukumannya diperberat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi 9 tahun.

Terdakwa Edhy Prabowo memijat keningnya saat mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (18/5/2021). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

Namun kemudian, hukumannya dipotong 4 tahun oleh MA. Hal ini membuat hukuman Edhy Prabowo kembali menjadi 5 tahun penjara.

Selain hukuman badan, Edhy Prabowo juga dikenai denda sebesar Rp 400 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Selain itu, Edhy Prabowo juga diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah Rp 9,6 miliar dan USD 77.000. Apabila tidak membayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Jika pun hartanya tetap tidak mencukupi, maka dipidana penjara selama 3 tahun.

Edhy Prabowo juga dijatuhi pidana berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun. Ini terhitung sejak selesai menjalani pidana pokok.

Salah satu alasan MA memotong hukuman itu ialah karena Edhy Prabowo telah bekerja dengan baik selama menjabat menteri. Menurut MA, hal tersebut seharusnya dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi politikus Gerindra itu.

Pertimbangan itu kemudian menuai kritik sejumlah pihak. Termasuk sorotan dari KPK.

Namun, KPK pun tak terlepas dari kritik. Sebab, sejak awal KPK juga hanya menuntut Edhy Prabowo 5 tahun penjara. Putusan MA itu membuat hukuman Edhy Prabowo sesuai dengan keinginan KPK.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat Raker Komisi IX DPR RI, Jakarta (12/2). Foto: Helmi Afandi/kumparan

Dalam kasusnya, Edhy Prabowo bersama sejumlah anak buahnya diyakini menerima suap sejumlah USD 77 ribu dan Rp 24.625.587.250 atau totalnya sekitar Rp 25,75 miliar. Duit itu berasal dari para pengusaha pengekspor benih benih lobster (BBL) terkait percepatan pemberian izin budidaya dan ekspor.

Salah satu pemberinya adalah Suharjito selaku Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP). Ia menyuap Edhy Prabowo sebesar Rp 2,146 miliar.

Suharjito sudah dinyatakan bersalah oleh hakim. Ia sudah dijatuhi vonis 2 tahun penjara ditambah denda Rp 250 juta subsider 3 bulan. Ia juga sudah dieksekusi ke Lapas Cibinong.

Berdasarkan dakwaan dan fakta persidangan, uang suap yang diterima oleh Edhy Prabowo diduga mengalir kepada sejumlah pihak. Yakni 3 asisten pribadinya, pesilat Uzbekistan, hingga pedangdut.

Selain itu, uang tersebut juga dibelikan sejumlah aset mulai dari vila, puluhan sepeda, belanja istri di Hawaii, hingga barang-barang mewah lainnya.