Eks Ketua BPK Jadi Saksi Meringankan di Sidang Gus Yaqut, Apa Kesaksiannya?
PerbesarKetua BPK RI 2019-2022 Agung Firman Sampurna hadir sebagai saksi ahli yang meringankan (a de charge) dalam persidangan kasus korupsi pengaturan kuota haji 2023-2024 yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Dalam kesaksiannya, Firman menyoroti sah atau tidaknya penghitungan kerugian negara dalam perkara ini. Menurutnya, kuota haji tidak memenuhi syarat sebagai kekayaan negara sehingga ketidaksesuaian alokasinya tidak bisa serta-merta disebut merugikan keuangan negara.
Firman berpendapat bahwa kuota haji bukanlah aset atau barang milik negara. Ia menjelaskan, kuota merupakan alokasi administratif yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia berdasarkan perjanjian antarnegara.
"Kuota haji itu bukan aset atau barang milik negara. Saya ulangi, kuota haji bukan aset atau barang milik negara," ujar Firman di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan.
Ia merujuk Pasal 1 angka 10 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mendefinisikan barang milik negara sebagai barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lain yang sah. Menurutnya, kuota haji tidak diperoleh lewat transaksi ekonomi dan tidak diakui dalam laporan keuangan pemerintah, baik laporan Kementerian Agama (kini Kementerian Haji dan Umrah), laporan BPKH, maupun laporan keuangan pemerintah pusat.
Firman juga menjelaskan bahwa sesuatu baru bisa disebut kekayaan negara jika memenuhi empat karakteristik, yakni objek, kepemilikan, sumber perolehan, dan pencatatan dalam laporan keuangan.
"Sepanjang dia tidak dicatat di dalam laporan keuangan, dia tidak dapat dikatakan sebagai kekayaan negara," ujarnya.
Atas dasar itu, Firman berpendapat bahwa dugaan ketidaksesuaian alokasi kuota tidak memenuhi unsur kerugian negara. Ia menyebut persoalan tersebut sebagai masalah legalitas penggunaan kewenangan administratif.
"Ketidaksesuaian alokasi haji merupakan persoalan legalitas, penggunaan kewenangan administratif, bukan kerugian keuangan negara," ujarnya.
Ia merujuk Pasal 1 angka 22 UU Perbendaharaan Negara yang mensyaratkan adanya kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya. Menurutnya, perubahan distribusi kuota hanya menyangkut kesempatan keberangkatan, bukan posisi aset atau kewajiban negara.
"Jadi enggak ada yang berubah dalam hal keuangan negara," kata Firman.
Firman juga mengkritisi komponen keuntungan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang diperhitungkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK sebagai bagian dari kerugian negara. Menurutnya, keuntungan PIHK merupakan hasil kegiatan usaha badan hukum swasta, yakni selisih antara pendapatan pelayanan dan biaya penyelenggaraan.
"Negara tidak akan diuntungkan atau dirugikan dengan pemberangkatan haji khusus ini," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keuntungan PIHK dan kerugian negara adalah dua objek pengukuran yang berbeda. Menurutnya, Kerugian negara harus bisa ditunjukkan secara jelas bagian mana yang berkurang, bentuknya seperti apa, dan posisi akunnya di laporan keuangan entitas pengelola keuangan negara.
Firman juga menyatakan bahwa jual beli kuota tidak berpengaruh pada laporan keuangan pemerintah. Menurutnya, manfaat yang diterima seseorang harus dibedakan dari dampaknya terhadap kekayaan negara. Tindakan itu bisa saja termasuk melawan hukum, tetapi tidak berarti kekayaan negara berkurang.
Firman juga turut menjelaskan kedudukan dana setoran haji. Menurutnya, dana tersebut merupakan dana titipan jemaah yang dikelola BPKH, bukan pendapatan negara.
"Dana jemaah berada dalam pengelolaan BPKH, tetapi kepemilikannya tidak beralih menjadi milik negara," tuturnya.
Terkait Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 130 Tahun 2024 yang menjadi dasar pemberangkatan 8.151 jemaah haji khusus, Firman menyebut keputusan itu sah dan berlaku selama belum dicabut atau dibatalkan pejabat atau lembaga berwenang.
Dugaan penyimpangan dalam proses pembuatan keputusan, menurutnya, merupakan persoalan hukum yang terpisah dari keberlakuan keputusan tersebut.
Firman menekankan bahwa BPK hanya sebagai auditor, bukan penegak hukum, sehingga tidak berwenang menilai keabsahan sebuah regulasi.
"Auditor itu tidak bisa menilai keabsahan satu regulasi. Tugas auditor adalah membandingkan antara kriteria dan fakta," tegas Firman.
Ia mengatakan jika ada perbedaan ketentuan, auditor hanya mengungkapkannya, bukan menilai apalagi memutuskan.
Jaksa mendakwa Gus Yaqut melakukan korupsi terkait pengaturan kuota haji tahun 2023-2024. Dari pengaturan itu, ia didakwa memperoleh keuntungan pribadi sebesar USD 271.500, atau setara Rp 4.832.971.500, serta merugikan keuangan negara atau perekonomian negara hingga Rp 622 miliar.
Perbuatan tersebut didakwa dilakukan bersama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex (stafsus Menag 2021-2024), Asrul Azis Taba (Ketua Umum Tour Travel Haji dan Umrah/Kesthuri), serta Ismail Adham (Direktur Operasional Makassar Toraja/Maktour).
Menurut jaksa, pengaturan kuota itu dilakukan untuk mengakomodasi permintaan asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Setelah permintaan tersebut dipenuhi, diduga mengalir fee percepatan keberangkatan jemaah kepada para pejabat di Kemenag dan sejumlah pihak lain.
Pada 2023, tambahan kuota haji yang seharusnya dialokasikan seluruhnya untuk haji reguler dialihkan, dengan 8 persen diatur untuk haji khusus, merujuk pada kesepakatan di DPR RI. Pada 2024, tambahan kuota diatur sebesar 50 persen untuk haji khusus tanpa landasan kajian teknis dan bertentangan dengan sejumlah aturan perundang-undangan, padahal porsi yang semestinya hanya 8 persen dari total kuota tambahan.
Gus Yaqut membantah menerima keuntungan sebagaimana disebut dalam dakwaan. Ia menyatakan tidak ada bukti yang menunjukkan aliran uang tersebut.