Fadli Zon Bela Prabowo soal Alpalhankam Rp 1.760 T: Jangan Lihat Gelondongan

Fadli Zon saat menghadiri peluncuran buku di pressroom DPR, Jakarta, Jumat (27/9/2019). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Anggota Komisi I DPR F-Gerindra Fadli Zon membeberkan sejumlah alasan mengapa rancangan Perpres Alpalhankam layak didukung. Alasan pertama, menurut Fadli, Perpres tersebut adalah terobosan menjawab percepatan modernisasi Alpalhankam.

"Kondisi alpahankam kita memang sudah tidak memadai, baik dari sisi jumlah, maupun segi usia. Sekitar 70 persen alpahankam kita umurnya sudah uzur. Tragedi tenggelamnya KRI Nanggala 402, salah satu faktor penyebabnya adalah karena usia yang sudah tua. Selama ini anggaran TNI banyak tersedot untuk pemeliharaan alpahankam yang sudah tak layak pakai," kata Fadli kepada wartawan, Senin (7/6)

Alasan kedua, dari sisi anggaran, Fadli berpendapat, melakukan modernisasi dengan menyatukan alokasi anggaran pertahanan 25 tahun, dapat meningkatkan kapasitas pengadaan alpalhankam secara lebih komprehensif.

Defile Alutsista TNI saat HUT Ke-74 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta TImur, Sabtu (5/10/2019). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Selain akan segera meningkatkan posisi tawar Indonesia, cara ini juga menurut Fadli, lebih efisien dibanding jika pengadaannya dilakukan secara terpisah dan parsial.

"Jika diukur dari PDB (Produk Domestik Bruto) tahun 2020 sebesar Rp 15.434,2 trilium, maka anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk alutsista selama 25 tahun itu sebenarnya hanya pada kisaran 0,6-0,7 persen setiap tahunnya. Padahal, kalau kita merujuk pada dokumen MEF, idealnya sejak MEF II, antara 2014 hingga 2019, alokasi anggaran pertahanan kita sudah ke arah 1,5% dari terhadap PDB," urai Wakil Ketua Umum Gerindra ini.

"Jadi, jangan semata-mata melihat gelondongan Rp 1.760 triliunnya, tapi harus dilihat juga persentasenya terhadap PDB kita 25 tahun ke depan," sambungnya.

Lebih lanjut, Fadli berpandangan, Perpres alpalhankam itu bersifat meneruskan strategi MEF yang saat ini sudah masuk tahap ke-3. Dijelaskan Fadli, sebagai Menhan, Prabowo Subianto harus menghadapi tiga tantangan sekaligus terkait dengan MEF.

Pertama, Menhan harus menuntaskan MEF. Kedua, harus menghadapi kenyataan terkendalanya anggaran pertahanan karena ada pandemi. Dan ketiga, harus bisa menawarkan rancangan strategis baru untuk meneruskan MEF.

"Jadi, mau tidak mau Kemenhan harus bisa membuat terobosan. Rancangan Perpres tentang alpahankam ini adalah hasilnya," papar Fadli.

Fadli mengaku melihat upaya Kementerian Pertahanan untuk melakukan percepatan target MEF cukup serius dan komprehensif. Misalnya, mengevaluasi kembali kontrak-kontrak kerja sama pertahanan yang dinilai tidak efisien, membuka kerja sama luas dengan berbagai negara agar tidak tergantung pada satu negara saja, dan terakhir, Kemhan juga tak lupa memperkuat industri pertahanan nasional.

Kendati demikian, Fadli mengamini rencana Perpres tersebut haruslah dibahas secara matang dengan melibatkan DPR.

"Jadi, langkah-langkah yang disusun Kementerian Pertahanan sudah sangat komprehensif. Kita memang harus membuat terobosan penting agar dapat segera memiliki sistem pertahanan nasional yang tangguh. Di luar hal-hal tadi, saya setuju, bahwa rencana besar ini tentu masih harus dimatangkan dan disempurnakan lagi dengan melibatkan parlemen," pungkas Fadli yang sejak mahasiswa sudah dekat dengan Prabowo ini.