Fadli Zon Dorong PPKM Level 4 Dilanjutkan: Kan Ingin Turunkan Corona Nasional

Fadli Zon saat menghadiri peluncuran buku di pressroom DPR, Jakarta, Jumat (27/9/2019). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Pemerintah akan memutuskan sikap terkait kelanjutan PPKM Level 4 siang ini. Presiden Jokowi rencananya bakal mengumumkan apakah PPKM Level 4 dilanjutkan atau tidak.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyarankan agar PPKM Level 4 tetap dilanjutkan. Menurut dia, PPKM Level 4 harus dilanjutkan meskipun angka kasus corona menurun di sejumlah wilayah.

"Menurut saya, angka kematian kita ini masih tinggi. Coba lihat ya kematian tinggi dan meskipun ada tren menurun di beberapa tempat. Termasuk di DKI yang sudah vaksinasi lebih dari 7,5 juta yang saya baca, mungkin karena sudah banyak yang kena," kata Fadli Zon, Senin (2/8).

"Jadi, kan kita ingin secara nasional, kita ingin menurunkan ini. Itu seharusnya PPKM ini tetap," imbuhnya.

Namun demikian, keputusan perpanjangan PPKM Level 4 harus disertai dengan kompensasi pada masyarakat secara merata. Jika kompensasi diberikan secara merata, Fadli yakin masyarakat akan menerima perpanjangan PPKM Level 4.

"Tapi yang paling penting sebagaimana selalu kita sampaikan kompensasi pada masyarakat itu yang lebih penting. Jadi ada anggaran dana dan kompensasinya gitu. Saya kira masyarakat itu sama, sepakat tapi kompensasinya apa karena ini menghantam ekonomi mereka," ujarnya.

Infografik daerah PPKM level 3 & 4 Jawa-Bali. Foto: kumparan

Dia menegaskan bahwa penerapan PPKM Level 4 dan pemberian kompensasi yang merata merupakan satu paket yang tak bisa dipisahkan.

"Jadi bukan hanya orang mau diketatkan, dibatasi, kemudian tidak diberikan kompensasi," kata Fadli.

Lebih lanjut, Fadli menilai perpanjangan PPKM Level 4 dan pemberian kompensasi tak bisa ditawar lagi. Sebab, dari awal penanganan COVID-19 oleh pemerintah terkesan tak konsisten.

Akibatnya, kasus corona melonjak dan kini tan rakyat harus kembali merasakan dampaknya, baik dari segi ekonomi maupun kesehatan.

"Jadi pengetatan itu atau karantina itu satu paket dengan kompensasi, itu idenya dan UU mengatakan itu. Masalahnya kita tak konsisten dalam menjalankan UU sehingga akhirnya penanganan COVID-19 amburadul dan berkepanjangan," katanya.

Fadli menyarankan agar pemerintah juga berdiskusi dengan sejumlah ahli epidemiologi hingga tenaga kesehatan. Dengan begitu, kebijakan yang diambil benar-benar menjadi solusi terbaik dalam menangani COVID-19.