Fakta-fakta KAMI: Para Deklarator, Tujuan, hingga Cibiran

19 Agustus 2020 11:05 WIB
comment
5
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Foto: Youtube/Realita TV
zoom-in-whitePerbesar
Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Foto: Youtube/Realita TV
ADVERTISEMENT
Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pada Selasa (18/8) kemarin dideklarasikan di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat. KAMI muncul dari inisiatif sejumlah tokoh yang merasa prihatin dengan perkembangan bangsa Indonesia.
ADVERTISEMENT
Gerakan ini diinisiasi oleh beberapa tokoh, mulai dari Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof. Din Syamsuddin, Ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno Rachmawati Soekarnoputri, dan mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo.
"Adanya kesamaan pikiran dan pandangan yaitu bahwa kami-kami ini memiliki pandangan yang sama kehidupan dan kenegaraan Indonesia karena akhir ini telah menyimpang dari cita-cita nasional, dari nilai dasar yang disepakati pendiri bangsa, kami dapat membuktikan telah terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai itu," ujar Din dalam pernyataan pers secara virtual, Sabtu (15/8).

Tokoh yang Hadir saat Deklarasi KAMI

Diklaim tak kurang dari 150 deklarator hadir. Para deklarataor ini menilai KAMI hadir sebagai bentuk keresahan mereka atas kondisi negara Indonesia saat ini yang dinilai telah melenceng.
ADVERTISEMENT
Dimulai dari Din Syamsuddin. Eks Ketum PP Muhammadiyah itu memang getol mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai sedang menghadapi persoalan besar.
Gatot Nurmantyo dan Din Syamsuddin pada deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Foto: Youtube/Realita TV
Lalu ada mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang ikut memberikan pidato politiknya. Bahkan, ia menegaskan siap bertanggung jawab jika terjadi persoalan hukum karena acara deklarasi KAMI.
"Saya tekankan di sini, sejak pembukaan dalam acara ini sampai penutupan nanti, apabila ada hal-hal yang berkaitan berdasarkan hukum, maka keseluruhannya yang bertanggung jawab adalah saya pribadi, Gatot Nurmantyo," ucap Gatot.
Lalu ada Ketua Komite Khittah Nadhdlatul Ulama (NU) Rochmad Wahab yang turut hadir sebagai perwakilan NU. Kemudian politikus senior Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban, ekonom Ichsanuddin Noorsy, mantan politikus PPP Ahmad Yani, dan akademisi Rocky Gerung.
ADVERTISEMENT
Selain itu, ada beberapa nama lain, yakni Dosen Ilmu Politik UI Chusnul Mariyah, Lieus Sungkharisma, mantan Timses Prabowo-Sandi seperti Marwan Batubara, Said Didu, dan tokoh-tokoh lainnya.

Maklumat Menyelamatkan Indonesia

Pada hari deklarasi kemarin, para deklarator juga menyampaikan 10 jati diri yang merupakan tujuan KAMI untuk mengoreksi kebijakan negara yang dinilai masih banyak permasalahan. Pembacaan jati diri KAMI dibacakan eks politikus PPP Ahmad Yani.
Berikut 10 jati diri KAMI:
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Beberkan Masalah Indonesia

Gatot dan Din ikut memberikan pidato politiknya di hadapan ratusan peserta deklarasi yang hadir. Misalnya, Gatot yang menyinggung soal senjata biologis pemusnah massal dan pandemi corona.
Awalnya, Gatot mengenang pernyataannya 3 tahun lalu. Saat itu, ia sempat mengingatkan soal ancaman senjata biologis massal.
Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo (tengah) pada deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Foto: Youtube/Realita TV
"Tiga tahun lalu, 24 Oktober 2017, sesaat setelah pembukaan konferensi internasional, The Table Top Exercise untuk Global Head Security, saat itu saya bilang, kita patut mewaspadai adanya ancaman senjata biologis massal dan diciptakan untuk melumpuhkan negara lain dan berpotensi menciptakan epidemi," kata Gatot.
ADVERTISEMENT
Dan kini, Indonesia sedang berjuang melawan pandemi virus corona. Namun, yang dilihatnya bahwa pemerintah saat ini terlalu menganggap enteng pandemi COVID-19.
Ia juga berbicara soal kaitan proxy war dan oligarki kekuasaan di Indonesia. Gatot menjelaskan, kekuatan negara saat ini tak lagi diukur dengan fisik, melainkan proxy war. Dan bahkan, proxy war ini bisa menguasai pejabat hingga proses pemilu di suatu negara.
"Mengintervensi pemilu, memilih pejabat, untuk pada saatnya pejabat tersebut bisa dikendalikan bahkan menjadi boneka bagi kepentingan lain yang bukan tujuan dan kepentingan negara," kata Gatot.
Gatot juga berbicara soal permasalahan lainnya, mulai dari sumber daya alam, oligarki, hingga ekonomi dan mengusulkan pembentukan e-Rupiah.
Lalu ada Din yang menyebut acara deklarasi ini turut dihadiri peserta dari berbagai kota, bahkan negara.
Din Syamsuddin pada deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Foto: Youtube/Realita TV
"Di Solo, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Semarang, Bandung, Palembang, Makassar, Banjarmasin, dan bahkan di luar negeri. Baik di AS, Australia, Melbourne, Qatar, dan Swiss. Mereka menyatakan diri bergabung dengan KAMI," ungkap Din.
ADVERTISEMENT
Di sisi lain, Din menyadari deklarasi KAMI ini akan menimbulkan penolakan dari sekelompok orang, termasuk juga bisa saja mendapatkan intimidasi.
"Sangat mungkin ada yang tak suka dengan kita. Sangat mungkin bahkan ada gejala dan gelagat yang menghalangi kita. Sangat mungkin ada tekanan dan intimidasi dan berbagai bentuk rekayasa-rekayasa yang ingin menggembos gerakan kita ini," jelas Din.
"Kita tak akan berhenti dan kita tak mudah dihentikan, kita tak boleh berhenti. Kita berada pada titik yang tak kembali," lanjut dia.

Cibiran-cibiran kepada KAMI

Tak sedikit pihak yang mengkritik deklarasi KAMI. Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, menyayangkan deklarasi ini, karena di tengah pandemi corona mereka malah menebar opini buruk soal kinerja pemerintah.
ADVERTISEMENT
"Jangan memanfaatkan situasi pandemi dan kesulitan yang dialami rakyat ini dengan untuk menebar opini bahwa pemerintahan Jokowi ini selalu salah di mata mereka, dan seakan-akan tidak melakukan yang terbaik untuk rakyat," ucap Ace kepada kumparan.
Dave Laksono, anggota fraksi Golkar Foto: Fitra Andrianto/kumparan
Lalu juga Ketua DPP Golkar lainnya, Dave Laksono, yang meminta KAMI tidak mendramatisir situasi terkini dan harus berdasarkan fakta.
"Yang paling utama, tetap dilakukan sesuai koridor hukum yang berlaku, tidak sembarangan, tidak melanggar aturan. Jadi, yang disampaikan itu ya sesuai dengan fakta, tidak perlu didramatisir," ungkap Dave.
Lalu politikus PKB Abdul Kadir Karding menilai aksi deklarasi KAMI ini merupakan kekecewaan dari pihak-pihak yang masih kecewa atas kemenangan Jokowi pada Pilpres 2019 kemarin.
Abdul Kadir Karding. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
"Pendeklarasian KAMI dapat dimaknai sebagai koalisi orang-orang yang kalah dalam Pilpres. Karena kalau melihat daftar nama sebagian besar adalah orang-orang yang kecewa ketika Pilpres terdahulu. Ini artinya lanjutan. Lanjutan karena jagoannya kalah," ujar Karding.
ADVERTISEMENT
Sementara PAN meminta KAMI untuk menyalurkan aspirasi mereka lewat partai politik yang ada, jika mereka memiliki kepentingan politik khusus.
"Kalau melihat dari nama-namanya, ini bukan organisasi politik, ini semacam kelompok masyarakat saja yang peduli dengan masalah di bangsa ini. Saya kira kalau sebatas itu sih boleh-boleh saja, bagus-bagus saja, yang penting tidak melanggar ketentuan yang ada," jelas Plh Ketua Fraksi PAN DPR, Saleh Partaonan Daulay.
Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno Foto: Rian/kumparan
Di sisi lain, PDIP justru memprediksi KAMI ke depannya bisa saja menjadi partai politik. Meski begitu, politikus PDIP Hendrawan Supratikno menilai sejauh ini KAMI hanya sebatas gerakan moral.
"Jadinya semacam gerakan moral saja. Tapi kita masih harus menunggu rencana kerja selanjutnya. Tak ada masalah dan beberapa dari deklaratornya adalah teman kami. Sejauh kritik dan langkah mereka bermanfaat untuk kehidupan berbangsa dan tidak melanggar hukum, harus kita hormati," tutur Hendrawan.
ADVERTISEMENT
Kemunculan KAMI dinilai sah-sah saja oleh juru bicara Partai Gerindra, Habiburokhman. Ia menilai gerakan ini merupakan hak berpendapat seseorang, dan tak akan menimbulkan kegaduhan politik.
Anggota DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman dalam diskusi “Evaluasi Publik dan Isu-isu Nasional Dalam 100 Hari Jokowi-Amin”. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
"Ya enggak ada masalah. Biarkan masyarakat yang menilai. Selama acara dilaksanakan dengan memenuhi protokol anti-penularan COVID-19, ya silakan saja. Kita tidak boleh menghalangi kebebasan menyampaikan pendapat," ujar dia.
Sementara itu, Wasekjen DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon menyebut, gagasan para tokoh tersebut patut dihargai. Bagi pemerintah, Jansen menilai tak perlu khawatir karena saat ini posisi rezim yang berkuasa sudah sangat kuat.
"Bagi yang sedang pegang kekuasaan juga tak perlu risau karena pemerintahan ini kan lagi kuat-kuatnya. Jadi, maju terus semua sahabat-sahabat dan senior-senior di KAMI," tutur Jansen.
Din Syamsuddin (tengah) pada deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Foto: Youtube/Realita TV
Bagi pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, KAMI dinilai bisa menonjolkan diri sebagai gerakan moral yang murni ingin mengonsolidasikan keinginan masyarakat dan mengadvokasi kebijakan pemerintah yang tidak populer.
ADVERTISEMENT
"Tapi kalau sudah terlihat menjadi kendaraan politik untuk figur tertentu, ya wassalam. Masyarakat kan sudah pintar membaca ormas yang politis dan enggak, mana gerakan moral dan enggak. Sedikit saja KAMI ini genit sebagai politik partisan, tercium aroma yang menjadi kendaraan politik figur tertentu, maka saat itu juga KAMI ini akan selesai," tutup Adi.
=====
Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona