Ferry Kurnia: Biaya Politik Mahal Bukan Soal Metode, Pilgub Via DPRD Dikaji Dulu

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berbusana seragam sekolah mempersiapkan TPS 005, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta, Rabu (27/11/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Usulan perubahan sistem Pilkada menjadi via DPRD masih menimbulkan pro kontra. Sebab, Pilkada lewat DPRD dinilai merenggut kedaulatan masyarakat.

Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menilai, prinsip demokrasi langsung harus tetap dipertahankan. Terlepas dari evaluasi atau perubahan mekanisme Pemilu ke depan, demokrasi tetap harus berjalan baik.

"Pilkada langsung memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menentukan pemimpinnya secara langsung, yang tentunya lebih demokratis dan transparan," kata Ferry dalam keterangannya, Rabu (18/12).

Sementara itu, terkait opsi Gubernur dipilih oleh DPRD, Ferry menilai usulan tersebut perlu dikaji secara matang agar tidak mengabaikan prinsip dasar demokrasi.

Biaya Demokrasi dan Tantangan Moral Hazard

Ferry menilai pemilu langsung memang punya tantangan utama, seperti biaya penyelenggaraan yang tinggi. Tapi, bukan berarti pemilu langsung jadi satu-satunya penyebab biaya tinggi.

Demokrasi adalah Tujuan, Metode Bisa Disesuaikan

Peneliti Senior Network for Democracy and Electoral Integrity Ferry Kurnia pada diskusi akhir tahun Survei Nasional di Roda Tiga Cafe, Jakarta. Selasa (17/12). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Ferry menjelaskan demokrasi langsung merupakan refleksi dari kedaulatan rakyat yang tidak boleh dikorbankan. Metode Pemilu memang bisa disesuaikan, tapi jangan sampai mengorbankan keterlibatan rakyat.

"Demokrasi adalah tujuan, sedangkan metode seperti pemilihan langsung atau melalui DPRD hanyalah alat. Perubahan metode harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu menjaga keterlibatan rakyat secara maksimal," ujar mantan anggota KPU itu.

Ferry berharap diskusi terkait usulan perubahan mekanisme Pilkada tidak hanya berfokus pada efisiensi anggaran semata. Menurutnya, aspek keberlanjutan demokrasi di Indonesia juga harus menjadi prioritas dalam kajian ini.

"Evaluasi yang diperlukan seharusnya difokuskan pada pengelolaan anggaran yang lebih baik dan penguatan integritas sistem politik. Bukan justru pada perubahan mekanisme demokrasi itu sendiri," tambahnya.

Peran Strategis Partai Politik

Ferry menegaskan partai politik memiliki peran strategis dalam menentukan metode demokrasi yang tepat. Partai Perindo, lanjutnya, akan terus mendorong diskusi mendalam untuk memastikan setiap keputusan yang diambil dapat memperkuat tata kelola pemerintahan dan menjaga kedaulatan rakyat.

"Partai politik memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan demokrasi yang sehat dan transparan. Partai Perindo berkomitmen untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil berpihak kepada rakyat dan demi keberlanjutan demokrasi di Indonesia," ucap Ferry.